Kolaborasi Pemerintah dan Operator Kunci Pengentasan Blankspot di OKI

Kolaborasi Pemerintah dan Operator Kunci Pengentasan Blankspot di OKI

Pemerintah OKI bersama operator entaskan blankspot. Foto : Dokumen/Sumeks.Co--

Menurut dia, prioritas penanganan difokuskan pada layanan publik. “Konektivitas di sekolah, puskesmas, dan kantor desa menjadi prioritas agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat,” katanya.

Sebagai salah satu solusi, Pemkab OKI bersama Telkomsel menginisiasi program Internet Gotong Royong (IGR), yakni model kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan penyedia layanan untuk memperluas jangkauan jaringan di wilayah blankspot.

Melalui skema tersebut, pemerintah memfasilitasi regulasi dan koordinasi, sementara provider membangun jaringan dan pemerintah desa mendukung penyediaan lokasi serta infrastruktur pendukung. 

BACA JUGA:Sambut Lebaran Idulfitri 1447 Hijriah Pemkab OKI Gelar Takbir Keliling

BACA JUGA:Pemkab OKI Gelar Pasar Murah untuk Masyarakat Jelang Lebaran Idulfitri

Jadi dengan pembagian peran itu, wilayah yang sebelumnya tidak layak secara bisnis menjadi lebih memungkinkan untuk dijangkau dan dimanfaatkan bagi layanan publik serta aktivitas masyarakat.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Hingga saat ini, delapan desa telah terbebas dari blankspot lewat program internet gotong royong yakni Desa Balian (Mesuji Raya), Desa Karya Mukti (Mesuji), Desa Suka Mulya (Lempuing).

Lalu Desa Panca Tunggal Benawa dan Desa Kuripan (Teluk Gelam), Desa Pulau Geronggang (Pedamaran Timur), Desa Deling (Pangkalan Lampam), serta Desa Pematang Binatani (Mesuji Makmur).

Asisten III Sekretariat Daerah OKI, Hj Nursula, menegaskan akses internet kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

BACA JUGA:Pemkab OKI Tidak Terapkan WFA bagi ASN, Ini Alasannya

BACA JUGA:9.785 PNS dan PPPK di OKI Hari Ini Terima THR, Pemkab OKI Salurkan Rp49, 7 Miliar

“Pemerataan akses internet bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan sudah menjadi kebutuhan dasar untuk mendukung pelayanan publik, pendidikan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Nursula.

Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam percepatan pengentasan blankspot. 

“Kami mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pihak swasta agar penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh dan tepat sasaran,” katanya.

Selain pengentasan blankspot, pemerintah juga menyoroti penataan kabel jaringan provider yang masih semrawut di sejumlah titik. Kabel yang menjuntai hingga ke tanah dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: