Bupati Empat Lawang Pimpin Rapat Akselerasi Pembangunan Desa dan Perkuat Program JAGA DESA

SUMEKS.CO – Kabupaten Empat Lawang Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menggelar Rapat Percepatan Akselerasi Pembangunan Desa dan Pembahasan Program JAGA DESA di Ruang Rapat Madani.

Kegiatan ini menjadi momen penting dalam memperkuat arah pembangunan desa serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Rapat dihadiri oleh Bupati Empat Lawang, Dr. H. Joncik Muhammad, jajaran Pemerintah Kabupaten, kepala desa, perangkat desa, dan sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah pembangunan desa dengan visi pembangunan kabupaten yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada beberapa isu utama, seperti:Percepatan pembangunan infrastruktur desa,Peningkatan kualitas pelayanan publik,Penguatan mekanisme pengawasan partisipatif melalui Program JAGA DESA,Optimalisasi pemanfaatan anggaran desa agar tepat sasaran dan minim penyimpangan.

Komitmen Pemerintah untuk Pembangunan Desa yang Akuntabel

Bupati Empat Lawang, Dr. H. Joncik Muhammad, menegaskan bahwa percepatan pembangunan desa membutuhkan tata kelola yang responsif, transparan, dan berkelanjutan.

BACA JUGA:Korupsi Pengadaan APAR, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Desa Kabupaten Empat Lawang Jadi Pesakitan

BACA JUGA:Bupati Empat Lawang Hapus Anggaran Mobil Dinas Demi Bayar BPJS Rakyat

Ia menyampaikan bahwa program JAGA DESA menjadi salah satu langkah konkrit untuk memastikan pengawasan anggaran desa berjalan secara efektif.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendorong tata kelola desa yang lebih responsif, transparan, dan berkelanjutan demi terwujudnya pembangunan yang semakin maju di Kabupaten Empat Lawang,” ujar Bupati.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa.

“Percepatan pembangunan desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi aktif dari pemerintah desa dan masyarakat.

Melalui Program JAGA DESA, pengawasan anggaran dapat diperkuat sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir,” jelasnya.

Sumber: