Aliansi Mahasiswa Sumsel Sampaikan 7 Tuntutan Tegas ke DPR dan Pemerintah

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Gelombang aspirasi kembali menggema dari kalangan mahasiswa di Sumatera Selatan.

Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan (AMSS) menyuarakan sikap kritis, terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Aksi tersebut disertai dengan pembacaan tujuh poin tuntutan utama yang ditujukan kepada DPR dan pemerintah pusat.

Dalam rilis resmi yang diterima redaksi, Senin 1 September 2025, Aliansi Mahasiswa Sumsel menegaskan keresahan mereka terhadap berbagai persoalan bangsa, mulai dari kebijakan anggaran, praktik korupsi, tindakan represif aparat, hingga persoalan kesejahteraan tenaga pendidik.

BACA JUGA:Seruan Dewan Pers Kepada Para Jurnalis Saat Liputan Unjuk Rasa

BACA JUGA:Dosen Turun Lapangan Kawal Mahasiswa, Kapolresta Apresiasi Unjuk Rasa Damai di DPRD Sumsel

Mereka menilai, situasi saat ini membutuhkan sikap tegas dari generasi muda agar pemerintah tidak abai terhadap suara rakyat.

"Di tengah kondisi efisiensi anggaran yang digembar-gemborkan pemerintah, DPR justru dengan enteng menaikkan tunjangan. Hal ini memicu kekecewaan publik karena kebijakan tersebut sangat kontras dengan kondisi ekonomi masyarakat," tulis Aliansi dalam pernyataan resminya.

Adapun tujuh poin tuntutan yang disampaikan yaitu:

Pertama, mendesak DPR untuk membatalkan kenaikan tunjangan anggota dewan. Menurut mahasiswa, langkah tersebut tidak masuk akal ketika masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi.

Kedua, meminta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Mahasiswa menilai, aturan tersebut penting untuk memberi efek jera kepada para pelaku korupsi yang selama ini merugikan negara.

BACA JUGA:Demo Mahasiswa di DPRD Sumsel Diwarnai Insiden, 2 Diduga Penyusup Diamankan Polisi, Satu Kedapatan Bawa Sajam!

BACA JUGA:Skincare Dilupakan, Mahasiswi Cantik Ini Nekat Berpanas Demi Serukan Suara Rakyat

Ketiga, menuntut adanya evaluasi kinerja DPR. Mereka menilai DPR belum menunjukkan sikap pro-rakyat serta kurang transparan dalam pengelolaan anggaran.

Keempat, mengevaluasi persyaratan penerimaan anggota kepolisian. Hal ini disuarakan menyusul maraknya tindakan represif aparat kepolisian dalam menangani aksi masyarakat. Mahasiswa menilai, perubahan sistem rekrutmen bisa memperbaiki kualitas aparat ke depan.

Sumber: