Puluhan Massa Datangi Kejati Sumsel Sampaikan Dugaan Korupsi Desa Bukit Batu OKI

KAYUAGUNG, SUMEKS.CO - Sejumlah puluhan massa mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat 18 Juli 2025.

Puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Anti Korupsi Sumatera Selatan (Jakor Sumsel) melakukan demontrasi di depan Kejati Sumsel menyampaikan keluhan masyarakat. 

Yakni mengenai dugaan adanya praktik korupsi dan juga penyalahgunaan kekuasaan di tingkat desa. Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). 

Ketua Dewan Pimpinan Jakor Sumsel, Fadrianto TH SH mengatakan, bahwa di Desa Bukit Batu, yaitu Kepala Desa nya, dinilai telah melukai rasa keadilan masyarakat. 

BACA JUGA:Sidak Kelangkaan BBM di Bengkulu, Wapres Gibran Malah Disambut Aksi Demo

BACA JUGA:Partisipasi Publik dalam Penyusunan RUU KUHAP, Wujud Demokratisasi Hukum di Indonesia

Dimana sang Kades, Rumidah, diduga memiliki harta kekayaan tidak wajar serta keterlibatan dalam pemotongan dana plasma sebesar 15 persen yang semestinya menjadi hak warga.

"Jadi melakukan demo ini apa yang terjadi di Desa Bukit Batu untuk pemerintah penegak hukum bisa turun tangan," jelasnya.

Jadi, pemerintah penegak hukum bisa memastikan kebenaran serta mendorong proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Dijelaskan Fadrianto, aksi demo yang dilakukan ini merupakan yang pertama. Namun, ini bukan sekadar aksi saja. Tetapi ini adalah bentuk kepedulian pihaknya terhadap dugaan yang terjadi. 

BACA JUGA:Trik Ojol Tetap Onbid Tanpa Jaket Atribut, Pertaruhan Solidaritas Saat Teman Demo dan Nafkah Buat Anak Bini

BACA JUGA:Curhat Driver Ojol Palembang, Tetap On-Bid di Tengah Aksi Demo Serentak Demi Kebutuhan Hidup

"Yakni dugaan adanya penyimpangan yang sudah mencuat ke publik. Kami menilai, harta kekayaan Kepala Desa Bukit Batu dan keluarganya tidak relevan,” ujarnya. 

Tak hanya itu, dia juga menyebutkan dalam aksi demo, bahwa dalam penelusuran Jakor, nama Rumidah selaku kepala desa tidak ditemukan dalam dokumen LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). 

Sumber: