SOSOK Laksda TNI Hersan, Mantan Danlanal Palembang yang Batal Gantikan Letjen Kunto Arief Wibowo

Puncak karier strategisnya ditandai dengan posisi sebagai Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada II, Staf Khusus Kasal, hingga akhirnya Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) pada 2022–2023.

Puncak pencapaian Hersan saat ini adalah sebagai Panglima Komando Armada III (Pangkoarmada III), jabatan yang diembannya sejak 9 November 2023. 

Ia menggantikan Laksamana Muda Rachmad Jayadi dan dilantik dengan harapan memperkuat kekuatan maritim di wilayah timur Indonesia.

BACA JUGA:Gerbong Polri Bergerak, 38 Pati Naik Pangkat, Termasuk Kapolda Bengkulu dan Mantan Kabag Humas Polda Sumsel

BACA JUGA:Gerbong TNI Terus Bergerak, 63 Pati Dimutasi Termasuk Danrem 042/Gapu Kodam II/Swj

 Perannya sebagai Pangkoarmada III semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu perwira Angkatan Laut yang paling diperhitungkan.

Pada 29 April 2025, Hersan kembali menjadi sorotan publik dan media setelah namanya tercantum dalam SK Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 sebagai calon Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, menggantikan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo. 

Mutasi ini dianggap promosi prestisius mengingat posisi Pangkogabwilhan I sangat strategis, membawahi wilayah pertahanan barat Indonesia.

Namun hanya berselang beberapa hari, muncul revisi atas SK tersebut. Dalam SK Panglima TNI terbaru, yakni Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 20 April 2025.

 Nama Hersan tak lagi tercantum sebagai Pangkogabwilhan I.

 Begitu pula Letjen Kunto Arief yang semula akan dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD, kini tetap menjabat sebagai Pangkogabwilhan I.

 Posisi Hersan sebagai Pangkoarmada III tetap dipertahankan, dan nama penggantinya di jabatan tersebut juga batal dimutasi.

Pemberitaan ini menimbulkan beragam spekulasi, terutama karena Letjen Kunto Arief adalah putra dari Jenderal (Purn) Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden RI yang disebut-sebut menyatakan dukungan terhadap upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Banyak pihak menilai revisi mutasi ini dipengaruhi oleh tekanan politik.

Namun, TNI melalui Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristomei Sianturi menegaskan bahwa revisi mutasi ini murni karena pertimbangan organisasi.

Sumber: