Bupati OKI Muchendi Tekankan Penyusunan RKPD 2026 Mengacu Asta Cita Presiden

KAYUAGUNG, SUMEKS.CO - Bupati Ogan Komering Ilir, H Muchendi Mahzareki menekankan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 harus selaras dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang terangkum dalam Asta Cita.

Penegasan ini disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten OKI di Aula Bappeda OKI, Rabu 30 April 2025.

Muchendi menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten, dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Sebagai contoh, pemerintah pusat sedang fokus pada swasembada pangan. Mereka membangun bendungan dan irigasi primer. Lalu bagaimana dengan irigasi sekunder dan tersier?. Sampai atau tidak airnya ke sawah-sawah masyarakat?” ujarnya.

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Paparkan 7 Program Prioritas Sumsel dalam Musrenbang 2025 dan Penyusunan RKPD 2026

BACA JUGA:Sekda Edward Candra Buka Forum Lintas Perangkat Daerah dan Pramusrenbang RKPD Sumsel 2026

Maka oleh karena itu, tambahnya, sinkronisasi dalam penyusunan RKPD tahun 2026 harus in line, harus seirama.

“Jangan sampai pusat atau provinsi ke kanan, kita ke kiri. Kita akan kehilangan momentum," tandasnya.

Dalam sambutannya Bupati Muchendi menekankan 7 utama lainnya yang harus di pedomi dalam penyusunan RKPD 2026 antara lain, APBD tahun 2026 harus mengakomodir visi dan misi kepala daerah. 

Sekaligus melanjutkan program yang telah berjalan. Lalu terhadap tantangan defisit anggaran, OPD diminta hati-hati dalam mengelola fiskal.

BACA JUGA:Perbaikan Jalan Desa SP 1 dan SP 2 Usulan Masyarakat di Musrenbang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI

BACA JUGA:Masyarakat Mesuji Makmur Usulkan Infrastruktur di Musrenbang Tingkat Kecamatan

“Tidak boleh ada satu rupiah pun meleset dari rencana yang telah dibuat, dan semuanya harus sesuai skala prioritas,” tegasnya.

Selanjutnya ia juga mengingatkan kepada kepala perangkat daerah bahwa di tengah keterbatasan anggaran, harus cerdas membangun komunikasi dan relasi dengan pemerintah pusat, provinsi, BUMN, maupun pihak swasta.

Sumber: