Demo Mahasiswa Depan DPRD Sumsel, Kasat Lantas Polrestabes Palembang Imbau Pengendara Cari Jalan Alternatif

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Situasi terkini simpang 5 DPRD Sumsel, arus lalu lintas aksi demonstrasi "Indonesia Gelap" oleh mahasiswa terpantau ramai lancar Kasatlantas Polrestabes Palembang imbau masyarakat cari jalan alternatif lain.

Kasat Lantas Polrestabes Palembang Yenny Diarti, turun langsung mengatur arus lalu lintas disekitar simpang 5 DPRD Sumsel selama berlangsungnya aksi demonstrasi mahasiswa, Kamis 20 Februari 2025.

Di sela-sela mengatur arus lalu lintas, Yenny Diarti mengimbau agar selama berlangsungnya aksi demonstrasi mahasiswa tersebut untuk mencari jalan alternatif lainnya guna menghindari kemacetan.

"Kami mengimbau kepada warga masyarakat kota Palembang baik karena saat ini ada aksi demonstrasi mahasiswa di gedung DPRD Sumsel, agar mencari jalan alternatif lainnya guna menghindari kemacetan," singkat Kasat Lantas Polrestabes Palembang.

BACA JUGA:Ada Demo Mahasiswa Puncak 'Indonesia Gelap', Hindari Jalan POM IX Palembang

BACA JUGA:Tuntutan Demo Mahasiswa UIN Raden Fatah ke DPRD Sumsel, Dinilai Tindakan Kontraproduktif

Untuk saat ini, dari pantauan aksi demonstrasi ratusan mahasiswa dari UIN Raden Fatah Palembang telah menggelar aksi demonstrasi dengan berkumpul di depan gerbang utama Gedung DPRD Sumsel.

Untuk diketahui, aksi demo mahasiswa serentak se-Indonesia ini ada beberapa poin tuntutan terhadap pemerintah.

Pertama, menuntut agar pemerintah mengkaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025. 

Kedua, transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.

BACA JUGA:Demo Mahasiswa di Palembang, Provokator Ditangkap

BACA JUGA:Amankan Demo Mahasiswa, Ratusan Personel Gabungan Diterjunkan

Ketiga, evaluasi program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden RI.

Keempat, menolak revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang menurut BEM SI bermasalah. 

Sumber: