Kemenkumham Babel Gelar Rakor dan Bimtek Pelaporan Stranas Bisnis dan HAM

PANGKALPINANG, SUMEKS.CO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Koordinasi dan Bimtek Persiapan Pelaporan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2024 melalui Aksi BHAM, di Ruang Rapat Kantor Wilayah, Selasa 30 Juli 2024.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Fajar Sulaeman Taman, mengungkapkan, Strategi Nasional Bisnis dan HAM (STRANAS BHAM) merupakan arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan Lainnya untuk kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan pilar yang ada dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia tahun 2011 yaitu pelindungan, penghormatan, dan pemulihan Hak Asasi Manusia.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional BHAM, pemerintah menetapkan 3 Strategi Nasional BHAM, yakni pertama, Peningkatan pemahaman, kapasitas, dan promosi Bisnis dan Hak Asasi Manusia bagi semua pemangku kepentingan.

Kedua, Pengembangan regulasi dan kebijakan HAM. Dan ketiga, Penguatan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban dugaan pelanggaran HAM.

BACA JUGA:Semarak Meriahkan HUT RI dan HUT Pengayoman Ke-79, Lapas Muara Beliti Gelar Kegiatan PORSENAP

BACA JUGA:Langkah Jonatan Christie di Olimpiade Paris 2024 Terhenti, Indonesia Hanya Sisakan 3 Wakil untuk Raih Medali

Menurut Fajar, Kanwil Kemenkumham Babel sebagai Sekretariat Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) mempunyai tugas mengumpulkan laporan capaian aksi BHAM yang berasal dari pemerintah daerah, menerima laporan masing-masing pokja GTD BHAM, menyusun laporan evaluasi capaian aksi BHAM di daerah, melaporkan hasil capaian pelaksanaan Aksi BHAM kepada Gubernur selaku ketua GTD BHAM dan memberikan dukungan administratif untuk kelancaran tugas GTD BHAM.

Dalam mengimplementasikan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Indonesia menyusun suatu aplikasi berbasis website berupa Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (PRISMA) yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha (Self Assessment) sebagai bentuk upaya preventif pelaku usaha dalam menganalisis dugaan risiko pelanggaran HAM yang disebabkan oleh aktivitas bisnisnya.

"Diharapkan dari kegiatan ini, GTD BHAM Babel memiliki persamaan persepsi dan keseragaman dalam melaksanakan tugasnya guna mencapai target Aksi Bisnis dan HAM di Provinsi Babel," tutur Fajar.

Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto berharap seluruh pelaku usaha di Babel bersama dengan jajaran pemerintah untuk terus mendorong upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM dalam praktek bisnis.

BACA JUGA:Ini Sosok Jafri Sastra, Nakhoda Baru Sriwijaya FC di Gelombang Perairan Liga 2 2024

BACA JUGA:Sebut Permen Semprot yang Diduga Penyebab Keracunan Siswa SD Terdaftar, Kinerja BPOM Palembang Dipertanyakan

“Sehingga perlindungan terhadap kegiatan bisnis dan Hak Asasi Manusia dapat berjalan secara paralel” .

 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Babel, Harpin, mengatakan Provinsi Babel telah membentuk dan mengukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor : 188.44/7/III/2024, dimana keanggotaannya  terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, Instansi Vertikal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum dan HAM serta Mitra Non Pemerintah.

Sumber: