Bayar PBB Cepat dan Mudah: BRImo Solusinya!

SUMEKS.CO - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah instrumen keuangan negara yang penting untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Dengan rutin membayar PBB tiap tahun, pemilik tanah dan bangunan sesungguhnya telah berkontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan bersama. 

Apa saja obyek yang dikenai pajak bumi dan bangunan? Ada dua jenis obyek: obyek bumi dan obyek bangunan.

Obyek bumi PBB mencakup sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Sedangkan obyek bangunan contohnya seperti rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. 

BACA JUGA:Belasan Pemuda di Musi Rawas Diciduk Pesta Sabu-Sabu di Rumah Kontrakan

BACA JUGA:Tok Tok Tok, DKPP Akhirnya Pecat Hasyim Asy'ari dari Jabatan Ketua KPU RI Atas Kasus Asusila

Besaran tarif pajak tidak dipukul rata untuk semua obyek pajak, tapi disesuaikan dengan keadaan obyek, baik itu tanah kosong, rumah tinggal, maupun toko usaha. 

Kabar baiknya, awal tahun ini Kementerian Keuangan menetapkan potongan PBB bagi wajib pajak sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (PBB P3) yang terkena bencana. 

Potongan berlaku untuk dua jenis wajib pajak. Pertama, wajib pajak yang mengalami kerugian komersial dan kesulitan likuiditas selama dua tahun berturut-turut. Wajib pajak dengan kondisi ini diberikan potongan PBB hingga 75 persen. 

Kedua, wajib pajak yang obyek pajaknya terkena bencana alam atau keadaan luar biasa lainnya berpotensi memperoleh potongan hingga 100 persen, alias gratis. 

BACA JUGA:Hadiri Rapat Kerja Komite I DPD RI, Menteri AHY Sampaikan Hal Ini

BACA JUGA:Ini Dia Daftar 65 Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Prabowo-Gibran yang Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Pemberian potongan ini bertujuan untuk menyempurnakan administrasi, memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan pelayanan dalam pemberian pengurangan PBB. 

Penyempurnaan administrasi mencakup penyesuaian obyek pajak yang dapat menerima potongan PBB, penambahan saluran elektronik dalam pengajuan dan penyelesaian permohonan, serta pengaturan pemberian pengurangan PBB secara jabatan. 

Sumber: