Pelaksanaan PPDB SMA SMK di Sumsel Jadi Sorotan dan Banyak Temuan, Diduga Tak Sesuai Permendikbud

"Kalau ada anggota DPRD Sumsel ada yang terlibat, silakan langsung  laporan ke Kejaksaan. Karena itu tentunya sudah melanggar sumpah jabatan sebagai anggota dewan," tegasnya.

Beberapa hari kemarin tepatnya, Selasa 11 Juni 2024 Kejati Sumsel didatangi oleh sejumlah aliansi yang meminta segera usut tuntas dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum dalam praktek-praktek nakal pelaksanaan PPDB.

BACA JUGA:PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 Telah Dibuka, Ini Aturan Terbaru Jalur Zonasi!

BACA JUGA:Simak Persyaratan PPDB Tahun 2024 SMA Negeri 17 Palembang

Iqbal Tawakal, selaku Koordinator mengatakan ada dua SMA Negeri di Kota Palembang yang diduga kuat  telah melanggar SK Gubernur Sumsel dan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB.

“Kami disini menyampaikan aspirasi dari para wali murid atas kekecewaannya terhadap panitia PPDB yang diduga banyak melakukan kecurangan dan persekongkolan,” katanya dalam orasi.

Menurutnya,  banyak calon siswa yang memang berprestasi dan memiliki sertifikat atau piagam sesuai kemampuan dan bakat tidak diterima di dua SMA tersebut.

Namun, justru diduga kuat banyak calon siswa yang memiliki sertifikat atau piagam buatan yang tidak sesuai bakat kemampuan calon siswa dapat diterima di kedua sekolah itu.

BACA JUGA:PPDB 2024, Aplikasi Deteksi Bobot Nilai Rapor dan Prestasi Pendukung Siswa, Sekolah Tidak Bisa Curang

BACA JUGA:Besok Pengumuman PPDB SMP Negeri 1 Kayuagung, 322 Siswa Bersaing!

“PPDB di Palembang tahun ini sangat hancur, karena sudah dimanfaatkan oleh segelintir oknum dengan melakukan jual beli bangku sekolah untuk kepentingan pribadi, jadi siapa yang membawa dana lebih besar maka dia yang masuk,” ujarnya.

Selanjutnya, ia menyampaikan agar tuntutan tinjau ulang pelaksanaan PPDB tingkat SMA di Sumatera Selatan Tahun 2024, khususnya pada jalur prestasi yang paling berpeluang diserang oleh titipan melalui jalur khusus ilegal segera dilakukan.

Untuk itu, ia meminta Kajati Sumsel segera memanggil oknum Plh Kepala Dinas dan Koordinator PPDB SMAN Provinsi Sumsel karena diduga terindikasi adanya persekongkolan untuk mengarahkan calon siswa yang harus diterima atau tidak.

“PPDB tahun ini ada 4 jalur, yaitu zonasi, prestasi, afirmasi dan perpindahan orang tua siswa, ditambah 1 lagi jalur uang, kalau ada uang banyak calon siswa dijamin pasti masuk,” tutupnya.

BACA JUGA:Ombudsman Sumsel Temukan Dugaan Pungli PPDB dan Bangku Siluman, Hasil Investigasi 6 SMA dan 1 SMP di Palembang

Sumber: