Sampaikan Duplik, Kuasa Hukum: Kami Tetap Pada Pembelaan, Proses Akusisi Tidak Menyalahi Aturan

Sampaikan Duplik, Kuasa Hukum: Kami Tetap Pada Pembelaan, Proses Akusisi Tidak Menyalahi Aturan

Suasana sidang pembacaan duplik terdakwa dugaan korupsi akuisisi saham PT SBS, di PN Palembang, Selasa 26 Maret 2024.-Foto: Fadly/Sumeks.co-

Kelima terdakwa dituntut oleh JPU Kejati Sumsel dengan pidana berbeda terdakwa Milawarma, mantan Direktur Utama PTBA dan Tjahyono Imawan pemilik PT SBS sebelum diakuisisi PTBA masing-masing 19 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. 

Sedangkan terdakwa Nurtima Tobing mantan Wakil Ketua Tim Akuisisi Penambangan PTBA dan Saiful Islam Ketua Tim Akuisisi Penambangan  PTBA, dituntut masing-masing 18 tahun penjara denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. 

Sementara itu untuk terdakwa Anung Dri Prasetya mantan Direktur Pengembangan Usaha PTBA, dituntut 18  tahun 6 bulan penjara denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. 

BACA JUGA:Jadi Saksi Sidang, Dirut Aktif PT BA Sebut Proses Akuisisi Saham PT SBS Sudah Sesuai Prosedur

BACA JUGA:Terkini Kasus Korupsi Akuisisi Saham PT SBS, Kuasa Hukum: Kerugian Negara Nihil!

Khusus untuk terdakwa Tjahyono Imawan, mantan Dirut PT SBS terancam pidana tambahan berupa wajib mengganti uang kerugian negara.

Tidak tanggung-tanggung, keseluruhan uang pengganti kerugian negara sebagaimana dakwaan JPU senilai Rp162, 4 miliar dibebankan seluruhnya kepada terdakwa Tjahyono Imawan.

Dengan ketentuan, apabila tidak sanggup mengganti maka harta benda dapat disita dan apabila nilainya tidak mencukupi maka diganti pidana tambahan selama 9 tahun dan 3 bulan.

Masih dalam tuntutannya, penuntut umum Kejati Sumsel menilai para terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi semua unsur pidana sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum.

BACA JUGA:Terkini Kasus Dugaan Korupsi Akuisisi Saham PT SBS, Kuasa Hukum Terdakwa: Kerugian Keuangan Negara Dimana?

BACA JUGA:Kuasa Hukum: Akuisisi PT SBS oleh PT Bukit Asam Tbk Telah Penuhi Ketentuan Perundang-undangan

Para terdakwa dinilai terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP tentang korupsi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: