Syarat Belum Terpenuhi, Upah Minimum Kabupaten PALI Masih Mengacu UMP Sumsel

PALI, SUMEKS.CO - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) akan manut atau mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu.

Penentuan UMK PALI yang akan mengacu pada UMP Sumsel disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten PALI, Endang Silanperensi kepada media ini, Minggu 26 November 2023.

Menurut Kepala Disnakertrans PALI, bahwa besaran UMK di Kabupaten PALI saat ini masih mengacu UMP karena belum memenuhi syarat menentukan UMK sendiri. 

"Syarat menentukan UMK sendiri harus membentuk Dewan Pengupahan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja yang harus beranggotakan 2.500 orang. Syarat itu belum terpenuhi di PALI," ungkap Endang. 

BACA JUGA:UMP Sumsel 2024 Naik Rp52.000, 3 Poin Ini Jadi Atensi Pj Gubernur Agus Fatoni, Nomor 2 Bikin Pekerja Sumringah

Untuk besaran UMK Kabupaten PALI, Endang menyebut sama halnya yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 

"Tahun 2023 UMK PALI sebesar Rp3.404.177 naik tahun 2024 sebesar Rp3.456.874. Angka ini naik sebesar 1,55 persen," sebutnya.

Dengan ditetapkannya UMP Sumsel, Endang menyatakan akan mengawal aturan tersebut dan telah menyebarkan pemberitahuan terhadap perusahaan yang beroperasi di kabupaten PALI. 

"Kita sudah teruskan penetapan UMP dan UMK kepada seluruh perusahaan, apabila ada perusahaan yang lalai atau tidak mengindahkannya,  kami akan turun ke lapangan dan melaporkannya ke Provinsi untuk diberikan sanksi," tandasnya.

BACA JUGA:UMP Sumsel 2024 Naik Jadi Rp3.456.874, Simak Penjelasan Pj Gubernur

Menyikapi kenaikan UMK di kabupaten PALI sama dengan UMP Sumsel yang hanya bertambah 1,55 persen, Perry hanya pasrah dengan keputusan itu. 

Hanya saja kedepan, Perry berharap pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu dengan melibatkan banyak pihak sebelum menetapkan UMP.

"Kenaikan UMK tahun ini sangat kecil dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Harusnya pemerintah melibatkan banyak pihak dalam menentukan besaran kenaikan upah pekerja," katanya.(ebi)

Sumber: