Pemkot Palembang Dukung Prioritas Presiden Dalam Penyederhanan Birokrasi Melalui Kegiatan Pendampingan PAK Int

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Diskominfo Kota Palembang bersama Kemenkominfo menggelar kegiatan Pendampingan Penyelesaian Penyesuaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Integrasi Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) melalui Sistem Informasi Manajemen Pranata Humas yang Profesional dan Inovatif (SIMPHONI).

Pegawai Kepegawaian dan Pranata Humas di Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera turut serta dalam kegiatan ini, baik secara tatap muka maupun melalui platform online seperti Zoom pada Rabu 22 November 2023 di Ruang Rapat Diskominfo Palembang.

Sekretaris Dinas Kominfo Palembang, Adi Zahri menyampaikan bahwa acara terkait dengan pelaksanaan pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2019 yakni prioritas presiden adalah penyederhanaan birokrasi.

"Sejak Desember 2021, Pemerintah Kota Palembang telah menyederhanakan Esselon III dan Esselon IV menjadi Fungsional Tertentu. Langkah ini dilakukan sebagai tindaklanjut arahan tersebut, dan kemudian diikuti dengan penerbitan Peraturan Menteri PAN nomor 1 tahun 2023 mengenai jabatan fungsional," ungkapnya.

BACA JUGA:Diskominfo Palembang Fasilitasi PAK Integrasi JF Pranata Humas Se Sumatera Bersama Kemenkominfo RI

Lanjut Adi menjelaskan bahwa pembelajaran terkait penyesuaian PAK sesuai peraturan terbaru bertujuan meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM, terutama Pejabat Fungsional Pranata Humas, demi memberikan Pelayanan Prima di Bidang Informasi secara Efektif dan Efisien.

"Kita belajar bersama, semoga hari ini banyak ilmu yang kita peroleh," jelasnya.

Dalam kegiatan ini, narasumbernya adalah Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Dirjen IKP Kominfo RI Hasyim Gautama bersama dengan Santhy Verawati Elfrida.

Hasyim Gautama menyampaikan pentingnya memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Pranata Humas yang Profesional dan Inovatif (SHIMPONI).

BACA JUGA:DBD di Palembang Kini Meningkat 583 Kasus, 8 Orang Meninggal

"Pola kerja kolaboratif, berbagi pakai aplikasi, platform dan infrastruktur dan data," katanya.

Santhy Verawati Elfrida juga mengundang para pejabat Fungsional Humas untuk segera mengadopsi sistem angka kredit integrasi.

Ia menekankan bahwa pengelolaan kinerja pegawai harus berfokus pada kolaborasi dan berbagi informasi, termasuk pengembangan kinerja, pemenuhan ekspektasi pimpinan, serta dialog intens antara pimpinan dan pegawai terkait pencapaian kinerja organisasi, hasil kerja, dan perilaku kerja pegawai.

BACA JUGA: Palembang Hujan Lebat, Ratu Dewa Tinjau Langsung dan Turunkan Petugas PUPR di Kawasan Berpotensi Genangan

"Dialog intens antara pimpinan dan pegawai, pencapaian kinerja organisasi, dan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai," tukasnya.(*)

Sumber: