Bupati OKU Timur Tegaskan PKH Harus Sesui Kondisi dan Keadaan Saat Ini

MARTAPURA, SUMEKS.CO - Pemerintah Kabupaten OKU Timur melalui Dinas Sosial menyelenggarakan Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2023 di Ruang Rapat Bina Praja II Setda OKU Timur, Senin 28 Agustus 2023.

Rakor tersebut dibuka oleh Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, M.T. dan turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Hanafi, S.E., M.M., Ketua TP. PKK Kabupaten OKU Timur dr. Sheila Noberta, Sp.A., M.Kes., Kepala OPD, Camat se-Kabupaten OKU Timur dan Pendamping PKH se-Kabupaten OKU Timur.

Dalam kesempatan ini, Bupati Enos meminta kepada seluruh peserta rapat untuk membahas tentang masyarakat yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan.

"Sudah banyak omongan masalah masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH, untuk itu sudah sepatutnya untuk dibahas untuk pemutakhiran data bagi penerima PKH sesuai kondisi dan keadaan saat ini," ujarnya.

BACA JUGA:Bupati Enos Sambut Audensi Pengadilan Agama Martapura

Tidak hanya itu, Bupati juga menyentil masalah kemiskinan extrem, dirinya berharap hingga akhir tahun ini tidak ada kemiskina extrem yang tidak tersentuh.

"Pemerintah pusat nantinya telah menggulirkan untuk mengentaskan masalah kemiskinan extrem, dan saya ingin ketika mereka baru berangkat kita sudah selesai hingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang lainnya." tuturnya.

Sementara itu, Ketua TP. PKK Kabupaten OKU Timur dr. Sheila Noberta, Sp.A., M.Kes. menambahkan bahwa Program PKH sangat mirip dengan Program Dasawisma PKK.

"Tujuan awalnya adalah untuk mengentaskan kemiskinan, untuk itu kedepannya saya ingin PKH bisa bersinergi dengan PKK, karena kita juga memiliki program-program untuk mensejahterakan masyarakat," imbuhnya.

BACA JUGA: Tidak Semua Bisa Minum Kopi, Ini 9 Kelompok Orang yang Tidak Disarankan, Siapa Saja?

Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Hanafi, S.E., M.M. dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini untuk menyamakan persepsi tentang optimalisasi PKH serta meningkatkan peran dari stakeholder terkait dalam pemberdayaan masyarakat sebagai penerima manfaat PKH agar dapat keluar dari program PKH dengan keadaan telah meningkatnya taraf kehidupan dan perekonomian.(*)

Sumber: