Pegawai Non ASN Pemkot Palembang Tidak Jadi Dihapuskan

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Wali Kota Palembang H Harnojoyo sampaikan kabar baik kepada ribuan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemkot Palembang. 

Penghapusan pegawai non ASN yang sebelumnya direncanakan berlaku pada bulan November  2023 batal. 

"Tentunya menjadi kabar gembira bagi ribuan pegawai non ASN di lingkungan OPD Pemkot Palembang bahwa kabar penghapusan pada bulan Novemver tersebut dibatalkan," kata Harnojoyo, saat apel pagi di Plaza Benteng Kuto Besak pada Senin 7 Agustus 2023.

Harnojoyo menjelaskan, pembatalan tesebut berdasarkan SE MenPAN-RB Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023, tentang Status dan Kedudukan Eks. THK-2 dan Non ASN, ditandatangani oleh MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas pada tanggal 25 Juli 2023.

BACA JUGA:Wujudkan Kedisiplinan, Sekda Ratu Dewa Sidak Pegawai Kantor Pelayanan di Lingkungan Pemkot Palembang

"Bahwa anggaran pembiayaan untuk tenaga non ASN yang telah terdaftar dalam basis dan BKN akan tetap dialokasikan. Selain itu, pada prinsipnya, tidak akan ada pengurangan pendapatan yang mereka terima," jelasnya. 

Lanjut Harnojoyo, SE MenPAN-RB mengindikasikan bahwa status ini akan berakhir pada 28 November 2023, namun akan dianggarkan kembali. 

Pada tahun 2024, akan dilakukan perpanjangan kontrak. 

"Yang pasti, tidak akan ada pengurangan pendapatan yang selama ini mereka terima per bulan," ucapnya. 

BACA JUGA:Pegawai Diskominfo Palembang Dites Urine, Temuan Langsung Dilaporkan

Harnojoyo menambahkan, pada SE MenPAN-RB tersebut, juga ditegaskan bahwa tenaga non-ASN masih diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, dan Kementerian PANRB meminta agar instansi pusat dan daerah menjalankan langkah-langkah tertentu.

Isi dari SE MenPAN-RB ini menegaskan bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu maksimal 5 tahun dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jika memenuhi persyaratan. 

Namun, berdasarkan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, eks THK-2 (Tenaga Honorer Kategori II) dan tenaga non-ASN masih diperlukan untuk mendukung tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Terkait hal ini instansi pusat dan daerah diminta untuk melakukan langkah-langkah berikut :

Sumber: