Cuma 6 Pemda di Sumatera Selatan Raih WTP, 4 Turun jadi WDP, Apa Penyebabnya?

SUMEKS. CO - Sebanyak 4 Wilayah di Sumatera Selatan  gagal mendapatkan opini WTP untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2022.

Keempatnya adalah Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin.

BACA JUGA:Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumsel, Pemprov Sumsel Kembali Pertahankan Opini WTP

"Berdasarkan hasil kerja tim pemeriksa BPK Sumatera Selatan, tahun 2022 keempat wilayah itu opininya Wajar dengan Pengecualian (WDP), " kata Acep Mulyadi Plh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Selasa, 1 Agustus 2023.

Disisi lain opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD tahun 2022 diberikan kepada 6 pemda.

Daftar lengkap OPINI dari BPK prov Sumsel.

Daftar lengkap hasil pemeriksan LKPD BPK sumsel-Foto: wiwik-

Yaitu, Provinsi Sumsel, Kota LubukLinggau, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Banyuasin dan Pemkab Lahat.

Sementara itu Pemeriksa Madya BPK Provinsi Zulfikri mengatakan beberapa wilayah yang turun menjadi WDP.

Umumnya tersandung pasal Ketidakpatuhan pemerintah daerah perpres 33 thn 2022 dan PP 12 tahn 2019. Dan amburadul dalam pengelola  keuangan daerah.

BACA JUGA:Ingatkan Semua OPD Bekerja Baik dan Benar, Pemkab Banyuasin Target Kembali Dapatkan Opini WTP 2023

Pemerintah daerah atau OPD terbelit persoalan atau kasus perjalanan dinas atau perjadin.

"Modusnya merekayasa perjalanan dinas. Bisa melalui lama perjalanan dinas, surat tugas, akomodasi hotel. Biaya hotel, " kata Pemeriksa Madya Zulfikri.

Sekarang kata dia pemerintah sudah menetapkan standar harga regional. Berdasarkan perpres 33 tahun 2022.

" Mungkin saja ada temuan pada tahun 2021. Ketika di 2022 ada temuan yang lebih besar. Dan makanya opini turun menjadi WDP. "

BACA JUGA:Raih Opini WTP ke - 13, Menteri Yasonna: Jadikan Ini Pendorong Semangat dalam Berkinerja

Pemeriksa Madya BPK Provinsi Sumsel Zulfikri SE secara tegas menyatakan jika hasil pemeriksaan LKPD sesuai fakta dan data.

Keprofesional para auditor yang masuk dalam tim pemeriksa sangat kredibel.

"Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan mengenai tingkat kewajaran informasi," kata Zulfikri.

Biasanya setiap tim terdiri 13 pemeriksa. Dan semua anggota tim bekerja untuk 2 kali pemeriksaan lapkeu daerah.

Malah jika ada indikasi gangguan independensi anggota tim bisa menolak penugasan.

BACA JUGA:Siap WTP 15 Kali, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dorong Jajaran Susun Laporan Keuangan Berkualitas

BPK lanjutnya, lebih pada post audit, tapi pada saat pemeriksaan berkonsep pengeluaran. Termasuk di dalamnya perencananaan.

Zulfikri SE secara tegas menyatakan jika hasil pemeriksaan LKPD sesuai fakta dan data.

Keprofesional para auditor yang masuk dalam tim pemeriksa sangat kredibel.

"Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan mengenai tingkat kewajaran informasi," kata Zulfikri.

Biasanya setiap tim terdiri 13 pemeriksa. Dan semua anggota tim bekerja untuk 2 kali pemeriksaan lapkeu daerah.

Malah jika ada indikasi gangguan independensi anggota tim bisa menolak penugasan.

BPK lebih pada post audit, tapi pada saat pemeriksaan berkonsep pengeluaran. Termasuk di dalamnya perencananaan.(*)

BACA JUGA:Keberuntungan Terpancar! 5 Shio Ini Siap Menuai Rejeki Nomplok di Masa Depan

Sumber: