WOW! PNS Pria Ternyata Boleh Berpoligami, Berikut Syaratnya

WOW! PNS Pria Ternyata Boleh Berpoligami, Berikut Syaratnya

JAKARTA, SUMEKS.CO - Pemerintah sebenarnya mengizinkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) laki-laki untuk melakukan poligami. 

Namun, ada beberapa syarat yang mungkin bertentangan dengan keinginan pejabat laki-laki untuk melakukan poligami. 

Di antara syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: wanita tidak boleh menjadi istri kedua atau ketiga dan seterusnya. 

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil. 

 BACA JUGA:Dapur Rutan Kelas IIB Muntok Miliki Sertifikat Halal

Yuyud Yuchi Susanta, Analis Hukum ahli Madya Badan Kepegawaian Negara (BKN), menjelaskan aturan itu tertuang dalam Pasal 2 ayat 1.

Namun, syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat alternatif dimana istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, istri mengalami cacat fisik atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan/atau istri tidak dapat melahirkan anak setelah menikah minimal sepuluh tahun menikah, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 

Kedua, persyaratan kumulatif, yaitu  persetujuan tertulis dari istri sah pegawai dibuktikan dengan surat keterangan bermaterai dan pegawai laki-laki yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup. 

Selain itu, syaratnya adalah jaminan tertulis dari pejabat laki-laki yang bersangkutan bahwa ia akan memperlakukan istri dan anak-anaknya secara adil.

BACA JUGA:Pelaku Tawuran yang Tewaskan Pelajar SMA di Seberang Ulu Palembang Ditangkap, Begini Modusnya

Yuyud melanjutkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990  Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pejabat Pemerintah, menyebutkan “pejabat yang ingin melakukan perceraian, harus mendapat izin resmi atau surat pemberitahuan”. 

“Ini berlaku bagi PNS yang sedang mengalami perceraian, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat,” ujarnya. 

Yuyud juga mengadopsi larangan pegawai negeri sipil hidup bersama di luar pernikahan yang sah.(*)

Sumber: cnbcindonesia.com