Bawaslu Prabumulih Usulkan Dana Hibah Rp16 Miliar, Sambut Pilkada 2024

PRABUMULIH, SUMEKS.CO - Dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota PRABUMULIH mengusulkan dana hibah sebesar Rp16 Miliar kepada Pemerintah Kota (Pemkot) PRABUMULIH. 

Hal itu diungkap Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel, Yenli Elmanoferi dibincangi usai audiensi dengan Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM, di ruang kerja Wako, Rabu 1 Maret 2023.

Dijelaskan Iin, Bawaslu provinsi mengambil alih tugas, wewenang dan tanggungjawab Bawaslu kota Prabumulih. Mengingat ketua dan komisioner Bawaslu Prabumulih tengah berperkara.

"Hari ini kita koordinasi dengan pemerintah kota (Pemkot) Prabumulih dengan pak Wali terkait dengan usulan dan hibah pilkada tahun 2024. Alhamdulillah pak wali respon sangat baik, dan Insya Allah usulan anggaran tahun 2023 dan 2024 nanti akan dibahas lebih lanjut. Kita ajukan tadi di tahun 2023 sebesar Rp2 miliar lebih dan tahun 2024 Rp14 miliar jadi total sekitar Rp16 miliar lebih," bebernya.

BACA JUGA:Bawaslu Ogan Komering Ilir Lakukan Patroli Pengawasan, Pastikan Semua Warga Terdata

Lebih lanjut Iin menuturkan, pada akhir tahun 2023 mendatang sudah ada beberapa tahapan pilkada yang dianggarkan. 

"Makanya di surat pengajuan kita ini ada yang di tahun 2023, kita ajukan Rp2 miliar lebih," ujarnya.

Di samping usulan dana hibah, pihaknya juga mengajukan usulan bantuan sarana dan prasarana (Sarpras) perkantoran. 

"Karena memang sarana dan prasarana perkantoran kita yang ada saat ini, memang masih kurang terkait meja kursi dan sarpras lainnya. Alhamdulillah pak wali juga respon, insyaallah dapat dipenuhi juga oleh pemkot Prabumulih," harapnya.

BACA JUGA:Bawaslu Banyuasin Patroli Pengawasan Hak Pilih

Disinggung kinerja Bawaslu Kota Prabumulih terganggu karena 3 komisioner Bawaslu Prabumulih yang tengah tersandung persoalan hukum, Yenli Elmanoferi menuturkan, saat ini semua tahapan berjalan sesuai dengan rencana. 

"Pengawasan tetap berjalan, cuma pimpinan di tingkat Kota diambil alih Bawaslu Provinsi. Kami sudah membuat jadwal, perminggu itu ada unsur pimpinan bawaslu provinsi yang piket di bawaslu Prabumulih. Jadi semuanya terkoordinir tidak ada tahapan yang tidak ada pengawasan," tukasnya.(*)

Sumber: