Lapas Kelas IIB Kayuagung Komitmen Canangkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

KAYUAGUNG, SUMEKS.CO - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kayuagung beserta Seluruh Pejabat Struktural Eselon IV dan Eselon V dan Jajaran Pegawai Lapas Kayuagung melaksanakan Pencanangan Zona Integritas (ZI).

Pencanangan Zona Integritas dan Penandatanganan Komitmen Bersama Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diikuti dari Aula Lapas Kayuagung.

Pelaksanaan secara online terpusat di Aula Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan (Sumsel). Kegiatan secara serentak diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel yang tergabung secara Hybrid, Rabu 18 Januari 2023.

Sebanyak 28 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Sumatera Selatan mengikuti pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama tersebut.

BACA JUGA:Nostalgia ke Lapas Merah Mata Palembang, Kakanwil Ilham Djaya Beri Penguatan

Pencanangan Pembangunan ZI di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Ilham Djaya. Kegiatan dihadiri oleh seluruh Kepala Divisi, Pejabat Administrator dan Pengawas, serta Fungsional dan Pelaksana pada Kanwil Kemenkumham Sumsel.

Kegiatan tersebut dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI, Pakta Integritas, serta Komitmen Bersama Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM oleh Kakanwil dan seluruh Kepala Divisi yang hadir.

"Tadi kami pegawai Lapas Kayuagung juga melaksanakan Penandatanganan Komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023 antara Kalapas Kayuagung dengan Seluruh Pejabat Struktural Eselon IV," ujar Kalapas Kayuagung, Reza Meidiansyah Purnama. 

Sementara sambutan Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya mengatakan, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM. Seluruh Satker Kemenkumham wajib melaksanakan pembangunan ZI dengan baik, dan tahapan tersebut diawali dengan pencananganan pembangunan Zona Integritas.

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Gelar Penandatanganan Kontrak Pemberian Bantuan Hukum dengan 13 OBH

Hal ini dikatakan Ilham merupakan amanat Peraturan Menteri Hukum dann HAM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia.

“Pencanangan pembangunan ZI adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan bahwa satker telah siap membangun dan melaksanakan ZI,” ungkapnya. 

Ilham Djaya juga menambahkan bahwa upaya Pencanangan Pembangunan ZI yang baru saja dilakukan bertujuan untuk mengimplementasikan 6 area perubahan dalam rangka menjaga dan merawat kinerja seluruh jajaran Kemenkumham.

Yakni dalam bingkai integritas, sehingga tercapai Indeks reformasi birokrasi yang ditandai dengan meningkatnya capaian kualitas dan kuantitas WBK/WBBM.

Sumber: