Skema Fully Funded Analoginya Metode Perhitungan Investasi, Jadi Wajar Jika PNS Pensiun Dapat Rp 1 Miliar

SUMEKS.CO - Skema Fully Funded, bisa dapat lebih besar Lalu bagaimana dengan skema fully funded yang diusulkan untuk menggantikan skema lama? 

Secara sederhana, skema fully funded dapat dianalogikan dengan metode perhitungan investasi atau asuransi. 

Dalam metode ini, berapa dana yang diharapkan ketika kita selesai dalam tenor waktu tertentu akan diperhitungkan untuk kemudian kita angsur sesuai dengan kemampuan kita. 

Nah, ketika seorang PNS pensiun maka hasil pengelolaan iuran dana pensiun di akhir tenor waktu iuran, yaitu ketika PNS memasuki masa pensiun, akan dibayarkan kepada pensiunan sebagaimana aturan yang berlaku.

BACA JUGA:PNS Pensiun Menderita Uang Mantan Gaji Menurun Drastis, Skema Baru Dahsyat, Bisa Bawa Pulang Rp 1 Miliar

BACA JUGA:Bukan Wacana, Pensiun PNS Rp 1 Miliar Hitung-hitunganya Jelas, Jangan Sampai Tidak Cetak Gol Tahun 2023 Ini

Misalnya dibayarkan sekaligus atau bertahap sampai dengan waktu tertentu (asumsi ini nantinya akan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku). 

Selain itu dalam skema baru ini, iuran pensiun PNS yang dikumpulkan dan dikelola oleh PT Taspen (atau lembaga pengelola lain yang nantinya ditunjuk pemerintah) akan ditanggung bersama antara PNS yang bersangkutan bersama-sama dengan pemerintah selaku pemberi kerja. 

Lalu di akhir masa atau ketika PNS memasuki masa purna bakti, maka pembayarannya akan sepenuhnya diambil dari dana pengelolaan pensiun yang sudah terkumpul tadi. 

BACA JUGA:Bukan Wacana, Pensiun PNS Rp 1 Miliar Hitung-hitunganya Jelas, Jangan Sampai Tidak Cetak Gol Tahun 2023 Ini

BACA JUGA:Ini Perhitungan Pensiun PNS Rp 1 Miliar Masuk Akal, Baca Sampai Habis, Bahkan Paling Kecil Rp 800 Juta

Jangan dipolitisasi. PNS berhak dapat pensiun Rp 1 miliar. Apalagi beban negara berkurang. Bagaimana perhitungannya? Baca sampai habis. Rasional kok!

Pensiunan PNS Rp 1 miliar masih review. Jangan sampai tidak lolos tahun 2023 ini. Pensiun PNS Rp 1 miliar hitung-hitunganya jelas.

Dirjen Angaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmawati menjelaskan, angka Rp 2.800 triliun itu bukanlah anggaran pensiun di APBN untuk satu tahun anggaran. Wacana ini tentu menjadi semacam bola panas, bahkan cenderung dipolitisasi oleh sebagian pihak. 

Sumber: