TPID se-Sumatera Selatan Bersinergi Kendalikan Inflasi Jelang Nataru

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Dalam rangka koordinasi pengendalian inflasi di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru), telah dilaksanakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se Sumsel di Ballroom Hotel Santika Bandara Palembang pada Senin, 12 Desember 2022. 

Pertemuan ini dilaksanakan sebagai wadah koordinasi membahas upaya pengendalian inflasi jelang HBKN. 

HLM dihadiri oleh Sekretaris Daerah dari Kota dan Kabupaten se Sumatera Selatan, Asisten  Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekda Provinsi Sumsel, H Darma Budhi, S.H., S.T., M.T, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Nurcahyo Heru Prasetyo, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumsel, Drs. H. Sutoko M.Si, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Sumsel, Ibu Lydia Kurniawati Christyana, serta anggota TPID se-Sumatera Selatan.

Dalam paparannya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Nurcahyo Heru Prasetyo, menyampaikan bahwa sampai dengan November 2022, realisasi inflasi Provinsi Sumsel tahun kalender sebesar 5,43 persen (ytd). Sedangkan secara tahunan, inflasi Sumsel tercatat sebesar 5,87 persen (yoy). 

BACA JUGA:Direhab Bank Indonesia, Gubernur Sumsel Resmikan Monpera Simpang Sender

Secara  historis,  Inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada periode Nataru cenderung meningkat. Beberapa komoditas penyumbang inflasi yang sering muncul pada periode Nataru antara lain dari komoditas hortikultura (cabai, bawang), beras, daging dan telur ayam ras, serta angkutan udara. 

“Untuk itu, melalui forum HLM TPID ini kami mengajak para TPID Kabupaten se Sumsel untuk mengantisipasi risiko inflasi ini dengan memastikan ketersediaan stok dan pasokan di wilayah kerja masing-masing. Beberapa hal yang perlu terus dilakukan antara lain Optimalisasi Gerakan Tanam sebagai tindaklanjut Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) dan Gerakan Nasioal Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) serta optimalisasi produktivitas pangan seperti penguatan pola tanam bagi daerah sentra secara terintegrasi dan replikasi digital farming,” ujar Nurcahyo Heru.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Erwin Soeriadimadja menyampaikan bahwa dengan tantangan perekonomian dan risiko inflasi saat ini, diperlukan sinergi bersama baik oleh TPID Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota untuk membawa inflasi tahun 2022 turun ke kisaran nasional yakni sekitar 5 persen. 

“Opsi kerja sama antar daerah sebagaimana yang telah diinisiasi baru-baru ini antara Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Kabupaten Bangli, operasi pasar secara terstruktur dan tindak lanjut bantuan sosial dan subsidi transportasi dengan anggaran pemerintah daerah menjadi upaya yang dapat dilakukan untuk stabilisasi harga Volatile Food. Selanjutnya kami juga berterima kasih dan mengapresiasi atas koordinasi  erat yang telah terjalin antar TPID dan berbagai pihak di Sumsel dalam mengawal kestabilan harga,” ujar Erwin. 

BACA JUGA:Ini Cara Bank Indonesia Cegah Inflasi

Lebih lanjut Erwin juga mengimbau agar masyarakat dapat berbelanja bijak, tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan, mengingat Pemerintah Daerah telah berupaya untuk memastikan ketersediaan stok dan pasokan Jelang Nataru.

Asisten Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekda Provinsi Sumsel, H Darma Budhi, S.H., S.T., M.T, dalam arahannya menghimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mewaspadai dan mengendalikan inflasi jelang HBKN Nataru melalui strategi 4K, yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif. 

Hal ini sebagai upaya untuk menekan laju inflasi agar tidak terlalu jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yakni sebesar 3,0±1 persen. 

“Tingkat inflasi ini harus kita jaga agar tetap stabil, mengingat tingkat inflasi yang naik terus menerus dapat berpengaruh terhadap kenaikan tingkat kemiskinan dan tingginya pengangguran. Untuk itu kami mengimbau agar pemerintah daerah dari 17 kota dan kabupaten di Sumsel dapat terus melakukan upaya pengendalian inflasi seperti dengan mengintensifkan operasi pasar/pasar murah terhadap komoditi yang memberikan dampak inflasi antara lain beras, minyak goreng, ayam ras, meningkatkan kerjasama antar kabupaten/kota se-Sumsel dan antar provinsi, serta melakukan upaya percepatan realisasi  pendapatan dan realisasi Belanja termasuk anggaran Bantuan Tidak Terduga, Bansos, Dana Insentif Daerah (DID) dan anggaran lain yang menjadi bantalan pengendalian inflasi,” bebernya.

Sumber: