Gak Usah Ambisi, Luhut Sebut Orang Non Jawa Mustahil Jadi Presiden, Sindir Siapa?

Gak Usah Ambisi, Luhut Sebut Orang Non Jawa Mustahil Jadi Presiden, Sindir Siapa?

Menko Marinves, Luhut Bisar Pandjaitan. foto: net--

JAKARTA, SUMEKS.CO - Saat menghadiri program Menatap Indonesia Pasca 2024 di Podcast Rocky Gerung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Bisar Pandjaitan mengeluarkan pernyataan mengejutkan.

Luhut Bisar Pandjaitan  mengingatkan kepada orang luar Jawa untuk tidak berambisi atau memaksakan diri menjadi calon presiden Indonesia.

Dasarnya menurut Luhut Bisar Pandjaitan adalah alasan antropologi Indonesia. Rocky Gerung pun mengamini, menurutnya itulah fakta antropologi yang ada di Indonesia.

Secara pribadi, Luhut juga mengakui bahwa kesempatan dirinya terpilih menjadi presiden sangat tipis. 

BACA JUGA:Porkab III Ogan Ilir Resmi Digelar, Bupati Panca: Junjung Tinggi Sportifitas

Sampai saat ini yang terpilih sebagai orang nomor 1 di Indonesia merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) etnis Jawa.

Luhut mengingatkan orang-orang di luar pulau Jawa untuk tidak memaksakan diri sebab itu sulit terwujud.

Menko Luhut Kembali Singgung Big Data

Agenda akbar pesta rakyat 2024 masih menyisakan satu tahun. Meski demikian, hiruk-pikuknya telah menyibukkan para bakal calon petarung menuju Istana Negara.

BACA JUGA:Hakim Agung MA Terjaring OTT KPK Terkait Dugaan Suap Pengurusan Perkara: Ini Sangat Menyedihkan

Menilik sedikit ke belakang, semangat Presiden Jokowi masih sangat membara dengan musyawarah rakyat yang diadakan para pendukungnya. Dan, respon Jokowi mengejutkan publik dengan mengatakan, itu bagian dari demokrasi.

"Tapi saya kira kan itu orang nanya beliau. Mas, kenapa pengikut banyak masih ada yang usulin bapak 3 periode?. 

Jawabannya beliau itu kan hak demokrasi mereka. Persis betul jawabannya, orang bilang Jokowi itu dungu, bodoh, itu kan juga hak demokrasi," tutur Luhut, saat menghadiri program Menatap Indonesia Pasca 2024 di Podcast Rocky Gerung.

Menurut Rocky, Presiden harus memberikan edukasi, tidak boleh menuntut 3 periode. Karena konstitusi di Indonesia dengan tegas menyatakan cukup 2 periode.

Sumber: