Indikator Ini Gambarkan Ekonomi Sumsel Semakin Kuat

SUMEKS, CO – Paska pandemi, pemulihan ekonomi di semester I tahun 2022 di Sumsel semakin kuat.   ‘’Walaupun inflasi Sumsel berada di lebih tinggi dari nasional. Hingga Juni mencapai 4,36%  sementara inflasi nasional yang sebesar 3,1 persen,’’ jelas Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumsel Lydia Kurniawati Christyana, M.M dalam preskon mengungkap kinerja APBN Sumatera Selatan, Jumat (29/07)di Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Rilis dihadiri Kepala Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kepulauan Babel Ir. A. Romadhaniah, M.Ec, Sigit Prasetyo Kepala Bidang Lelang Kantor Wilayah DJKN Sumsel, Jambi dan Babe, dan Kepala BDK Palembang Ahmad Rus'an, S.E., Ak.

Penguatan pertumbuhan laju ekonomi Sumsel tergambar dari turunnya angka kemiskinan Sumsel. ‘’Berdasarkan data BPS per Maret 2022, kita berada di urutan ke 11 nasional.’’

Kemudian indeks keyakinan konsumen dan konsumsi kredit masyarakat Sumsel menunjukkan trend positif. Kemudian neraca perdagangan terjadi surplus antara ekspor dan impor.

‘’Kalaupun nilai impor tercatat mengalami kenaikan itu lantaran adanya depresiasi nilai tukar rupiah dan adanya belanja barang modal,’’ beber dia.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kepulauan Babel Ir. A. Romadhaniah mengatakan pendapatan negara di Sumatera Selatan per 30 Juni 2021 terealisasi Rp8,52 triliun.  Atau mencapai 57,44% dari target pendapatan yang ditetapkan.

Kontribusinya Penerimaan perpajakan sebesar Rp7,4 triliun, dan PNBP sebesar Rp1,1 triliun.  ‘’Ini juga menjadi indikasi pulihnya ekonomi regional. Jika dibandingkan head to head periode sama terdapat kenaikan sebesar Rp2,96 triliun atau tumbuh 53,28%.Kenaikan terbesar disumbang oleh Pajak Penghasilan sebesar Rp1,81 triliun. Lebih tinggi 68,15% dari tahun 2021 lalu.

Sementara realisasi belanja negara sebesar Rp17,8 triliun. Atau 43,87% dari pagu yang ditetapkan. Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp5,4 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp12,4 triliun. Belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja pegawai Rp2,5 triliun, belanja barang Rp1,99 triliun, belanja modal Rp929,16 miliar,  dan belanja sosial Rp5,97 miliar.

Untuk belanja TKDD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2,2 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp6,4 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Rp127,6 miliar. Lalu Dana Insentif Daerah (DID) Rp69,07 miliar, DAK non Fisik Rp2,3 triliun, dan Dana Desa Rp1,2 miliar.Realisasi TKDD ini mengalami penurunan sebesar Rp1,04 triliun. Lebih rendah 7,91% dari tahun lalu. 

‘’Jadi bisa disepakati bersama ekonomi di Sumsel berjalan on track, namun tetap perlu mewaspadai berbagai gejolak,’’ tutup Lidya. (wi2k) 

 

 

 

 

Sumber: