Tito Kembali Peringatkan Daerah Percepat Realisasi Belanja APBD 2021

Tito Kembali Peringatkan Daerah Percepat Realisasi Belanja APBD 2021

SUMEKS CO Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian kembali mengingatkan pemerintah daerah agar mempercepat realisasi belanja yang masih tersisa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2021 Percepatan itu diperlukan mengingat Tahun Anggaran 2021 akan segera berakhir Tito menegaskan percepatan realisasi belanja APBD merupakan salah satu arahan presiden Sama halnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN realisasi belanja APBD juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional Menurut Tito belanja daerah akan mendorong bertambahnya jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat Dampaknya daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga juga akan meningkat Selain itu belanja APBD juga dapat menstimulus dunia usaha atau pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid 19 Berdasar data Direktorat Jenderal Ditjen Bina Keuangan Daerah Keuda per 25 November tren 3 bulan terakhir yakni dari September Oktober dan November total belanja daerah secara nasional adalah Rp 814 54 triliun atau 64 52 persen Angka itu masih di bawah total belanja daerah secara nasional pada 2020 di kurun waktu yang sama yaitu sebesar Rp 837 18 triliun atau 67 98 persen Untuk belanja provinsi pada 2021 sebesar Rp 270 58 triliun atau 69 59 persen masih di bawah belanja provinsi pada 2020 yaitu Rp 258 05 triliun atau 70 70 persen kata Tito Selain itu belanja kabupaten pada 2021 adalah Rp 444 02 triliun atau 62 58 persen masih di bawah belanja kabupaten pada 2020 yang mencapai Rp 474 34 triliun atau 66 92 persen Untuk realisasi belanja kota pada 2021 baru mencapai angka Rp 99 94 triliun atau 60 89 persen Capaian itu juga masih di bawah belanja pada 2020 yang mencapai Rp 104 79 triliun atau 66 41 persen Tito menyebutkan sejumlah provinsi yang realisasi belanjanya masih terbilang rendah di bawah 70 persen seperti Provinsi Papua Sulawesi Barat Papua Barat Jambi Kalimantan Utara Aceh Kalimantan Barat Sumatera Selatan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara Sedangkan kabupaten dengan realisasi belanja terendah di bawah 50 persen yakni Kabupaten Yalimo Mamberamo Raya Mahakam Ulu Pegunungan Arfak Raja Ampat Kupang Muna dan Takalar Kemudian kota dengan realisasi belanja di bawah 50 persen yakni Kota Ambon Balikpapan Tanjung Balai Banda Aceh Bandar Lampung Sorong Bandung Kota Banjar dan beberapa kota lain Waktu yang tinggal satu bulan ini seluruh pemda bisa memaksimalkan capaian target belanja yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 tegas Tit Plh Direktur Jenderal Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni membeberkan sejumlah strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi belanja Di antaranya mengoptimalkan pencapaian target kinerja setiap perangkat daerah mempercepat realisasi Bantuan Sosial Bansos Jaring Pengaman Sosial JPS mempercepat pencairan insentif tenaga kesehatan dan penggunaan anggaran bidang kesehatan lainnya Daerah perlu juga meninjau ulang program dan kegiatan yang berpotensi tidak terserap dan atau diindikasikan memiliki daya serap rendah untuk dialihkan kepada program atau kegiatan yang menjadi prioritas utamanya untuk penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi beserta dampaknya ungkap Fatoni Untuk mendorong percepatan realisasi APBD Kemendagri pun melakukan monitoring dan evaluasi realisasi APBD setiap minggu Bahkan Ditjen Bina Keuda lakukan evaluasi harian dengan melibatkan sekretaris daerah kabupaten kota beserta jajarannya secara virtual terutama bagi daerah daerah yang realisasi serapan anggarannya rendah Fatoni menambahkan Kemendagri juga menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal Itjen dan Ditjen Bina Keuda ke daerah untuk memantau percepatan realisasi belanja tersebut Untuk mempercepat realisasi belanja APBD pada Tahun Anggaran 2022 dan periode mendatang Kemendagri membangun kerja sama dengan LKPP dalam hal pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam hal ini pengadaan dilaksanakan secara lebih awal atau pengadaan dini di lingkup pemerintah daerah ucap Fatoni jpg jawapos jpnn

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: