SIKRI Wujud Sinergi Pempus dan Pemda

NAMA FAISAL UNIT KANWIL DJPb PROVINSI SUMSEL Latar belakang Pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah LKPK TW dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah LSKP TW selama ini data yg di hasilkan berasal dari data LKPD Pemda data LKPD di kirim ke kanwil perbendaharaan dalam hal ini bidang PAPK Pembidaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan secara manual Latar Belakang dibutuhkannya GFS di Indonesia Dasar bagi pemerintah untuk dapat menyelenggarakan suatu bentuk pelaporan adaah peraturan perundangan undangan begitu pula dengan GFS LSKP berikut adalah peraturan perundang undangannya UU 1 Tahun 2004 laoran keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah Government Finance Statistic PMK 275 Tahun 2014 Manual Statistik keuangan Pemerintah Indonesia sebaga panduan penyusunan LSKP PMK 189 Tahun 2018 Tentang Sistem statistik keuangan pemerintahan umum sebagai dasar penyelenggaraan nbsp Kemudian data tersebut direkam dengan menggunakan template yg dikirim dari pusat dalam hal ini kantor Direktorat APK Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam bentuk excel Data LKPD dari pemda direkam satu persatu per kabupaten dan kota jumlah pemda dan pemkot untuk lingkup wilayah kerja Kanwil Diektorat Jenderal Perbendahatraan Provinsi Sumatera selatan terdiri 1 satu Provinsi dari 13 Kabupaten serta 4 pemkot kota Palembang Prabumulih Lubuk Linggau dan kota PagarAlam Setelah data LKPD diterima dari pemda dan pemkot mka data berupa LRA Lapotan Realisasi Anggaran per fungsi dan urusan serta LO Laporan Operasional direkam untuk saat ini di tambahan LRA akun 6 digit dengan tambahan perekaman LRA akun 6 digit data yang dihasilkan lebih spesifik dan lengkap unuk analisa datanya perekaman data diulakukan melalui template dalam bentuk excell yang telah disiapkan oleh Ditrektorat APK Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pelaksanaannya selanjutnya setelah semua data direkam dilakukan evaluasi dan review terhadap data LRA Laporan Realisasi Anggaran dan LO Laporan Operasional proses selanjutnya diakukan konsilidasi pedoman pelaksanaan konsilidasian berpedoman pada PER 34 PB 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan pemerintah Konsilidasian Tingkat Wilayah Dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Perkembangan SIKRI Pada Tahun 2016 kegiatan SIKRI adalah sebagai berikut Membuat tim kerja untuk memetakan pengintegrasian informasi keuangan pemerintah pusat dan daerah Tahun 2016 dan Menyusun kajian pengintegrasian informasi keuangan Pemerintah Pusat dan daerah tahun 2016 Dolanjutkan pada Tahun 2017 kegiatan terkait SIKRI terdiri dari Membuat tim kerja untuk memetakan pengintegrasian informasi keuangan Pemerintah Pusat dan daerah Tahun 2017 Kajian pengembangan business process SIKRI yang meliputi Scoping study Mapping existing process accounting system and IT system Gap Analysis Develop logical designs for Business Processes Charts of Accounts COA and IT system User Requirement Tahap I dan II Focus Group Discussion FGD dan Kick Off SIKRI Sedangkan kegiatan pada Tahun 2018 s d 2019 Pada Tahun 2018 kegiatan SIKRI berupa Kegiatan utama di tahun 2018 terdiri dari Penyusunan PMK Nomor 188 PMK 05 2018 tentang Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan PMK Nomor 189 PMK 05 2018 tentang Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum Membuat tim kerja untuk memetakan pengintegrasian informasi keuangan pemerintah pusat dan daerah User Requirement SIKRI Tahap III Focus Group Discussion FGD SIKRI Penyusunan rowset LKPK dan LSKPU Penyusunan BAS Konsolidasi Nasional s d level 5 Sedangkan pada Tahun 2019 kegiatan SIKRI yang dilakukan berupa Membuat tim kerja untuk memetakan pengintegrasian informasi keuangan pemerintah pusat dan daerah Penyusunan rowset LKPK dan LSKP GFS Pengembangan SIKRI Versi 1 0 Dalam SIKRI versi 1 0 data keuangan pemda masih diinput secara manual ke dalam database SIKRI Pengadaan tenaga technical writer Pelaksanaan in house training data mining Pelaksanaan UAT nbsp Pengertian Definisi konsolidasi menurut PER 34 PB 2017 adalah proses penggabungan antara akun akunyang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lannya entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dengan mengeliminasu akun akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsilidasian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu periode yang terdiri dari Laporan Realisasi anggaran laporan Perubahan Saldio Anggaran Lebih Neraca laporan Operasional Laporan arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah yang selanjutnya disingkat LJPDK TW adalah konsilidasian laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah kerja Kanwil DJPb Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam satu periode dalam bentuk kertas kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Laporan aris Kas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Neraca Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah yang selanjutnya disingkat LKPP TW adalah konsilidasian seluruh Laporan Keuangan tingkat UAKPA dalam wilayah kerja Kanwil DJPb dengan Laporan Keuangan UAKKBUN Kanwil dalam sati periode Dalam Bentuk Kertas kerja yang Terdiri dari Kertas Kerja Laporan Realisasi anggaran Neraca Laporan Operasional Laporan perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsilidasian Tingkat Wilayah yang selanjutnya disingkat LSKPDK TW adalah satu jenis LSKP TW yang disusun berdasarkan hsasil mapping Bagan Akun Standar kertas kerja LKPDK TW kedalam klasifikasi Statistik Keuangan pemerintah Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah yang selanjtnya disingkat LSKPDK TW adalah salah satu jenis LSKP TW yang disusun berdasarkan hasil mapping Bagan Akun Standar kertas kerja LKPDK TW ke dalam klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Pengertian mapping sesuai PER 34 PB 2017 adalah proses penyesuaian sistematis berupa reklasifikasi sumber data berupa data Bagan Akun Standar BAS sistem akuntansi untuk menghasilkan data yang sesuai dengan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Proses mapping cukup lama dan memerlukan kapasitas memory komputer yang cukup memadai agar proses mapping pada komputer dapat berjalan dengan cepat sehingga laporan yang dibutuhkan pimpinan dapat tersedia dengan cepat Saat ini telah dilakukan ujicoba dan masih pararel run sifatnya penggunaan sistem baru namanya SIKRI yakni Sistem Informasi keuangan pemerintah yang mengintegrasikan informasi keuangan Pemerintah Pusat yang dihasilkan ileh Sistem Perbendaharaan dan anggaran negara SPAN dengan Informasi keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan oleh Sistem Keuangan Daerah SIKD Yang melatarbelakangi diperlukannya SIKRI adalah Reformasi birokrasi paket UU keuangan negara Good governance Perbaikan pengelolaan keuangan Negara Peningkatan akuntabilitas WTP 2019 LKPP LKBUN LKKL 96 LKPD 89 Fase Manajerial Optimalisasi Informasi Keuangan Pempus dan Pemda dalam pengambilan Kebjakan Fiskal Informasi yang belum terintegrasi Perbedaan sistem Akuntansi Pempus dan Pemda SIKRI Sistem yang mengintegrasikan informasi keuangan Pempus dan Pemda Sebagai bentuk sinergi pengelolaan keuangan serta pemenuhan atas kebutuhan Business Intelligence pemerintah Dengan demikian dengan adanya SIKRI dapat mewujutkan sinergi pempus dan pemda dalam hal pengelolaan keuangan negara Sinergikebutuhan data berupa Data Pemerintah daerah baik di tingkat laporan maupun di tingkat detil transaksi Role Pengembangan SIKRI yakni Mengntegrasikan data LKPD dari iKOnsol dan LKPP dari LKPP terintegrasi Mengintegrasikan data transaksi Pemda dari New SIKD dan data transaksi Pempus dari SPAN Kesimpulan SIKRI bertujuan meningkatkan transparansi pemerintah ekstensifikasi pemanfaatanlaporan keuangan pemerintah macroaccpunting dan statistik keuangan pemerintah dalam pengambilan keputusan stratejik kebijakan fiskal baik di tingkat nasional maupun wilayah sinergi staistik keuangan pemerintah dalam Statistik Nasional Tujuan Pengembangan SIKRI SIKRI mengotomasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian LKPK dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah LSKP GFS serta menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan kebijakan fiskal Mendorong ekstensifikasi pemanfaatan laporan keuangan pemerintah dan statistik keuangan pemerintah SIKRI diharapkan dapat menjalankan fungsi Business Intelligence BI Pemerintah yang mampu mengolah dan menyajikan informasi fiskal sehingga dapat digunakan Pimpinan dalam pengambilan keputusan fiskal strategis baik nasional maupun wilayah nbsp Pemanfaatan SIKRI Ada beberapa manfaat dari SIKRI adalah sebagai berikut SIKRI menghilangkan proses manual perekaman data sehingga dapat menghasilkan laporan manajerial dengan lebih cepat SIKRI Tahap 1 mengintegrasikan data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah level neraca percobaan level BAS detail SIKRI Tahap II mengintegrasikan data transaksi SIKRI mendorong transformasi dalam proses bisnis menjadi lebih menitikberatkan pada analisis data keuangan dan statistik sehingga memerlukan penguasaan kompetensi penunjang seperti kemampuan analisis dan pengolahan data pemahaman mengenai kondisi ekonomi makro serta kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif dengan pihak lain SIKRI mendorong pemanfaatan big data yang dapat meredefinisi fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah dari dari fungsi pelaporan konvensional menjadi fungsi pelaporan manajerial yang mendukung analisis dan pengambilan kebijakan Sehingga analisis keuangan tidak hanya mengolah data terstruktur yang dihasilkan sistem informasi keuangan tetapi juga dapat mengolah data tidak terstruktur yang diperoleh dari luar sistem informasi keuangan SIKRI memfasilitasi peran penyusun laporan keuangan dan statistik keuangan Pemerintah menjadi strategic partner bagi Pimpinan pengambil keputusan maupun penyusun statisti keuangan lain seperti BI dan BPS Dengan adanya SIKRi dapat menciptakan sinergi antara pempus pemerintah pusat dan pemda pemerintah daerah karena SIKRI membutuhkan data pemda Data yang diperoleh SIKRI data yang bersumber dari SIKD ataupun data dari Kanwil Perbendaharaan yan terkait Pemerintah Daerah pemda dapat mendapatkan informasi melalui laporan konsilidasi yang di buat melalui SIKRI yang dilakukan oleh Kanwil Perbendaharaan terkait sesuai wilayah kerja Kanwil Perbendaharaan Selain itu juga pemda pemerintah daerah dapat memfanfaat data dari laporan konsilidasi pemda juga mendapatkan hasil Kajian Fiskal Regional KFR0 salah satu dari hasil data konsilidasian yang dibentuk dalam KFR salah satunya dengan adanya sinergi informasi pempus dan pemda mungkin bisa menjawab apakah ada redudancy penganggaran atau redudancy output secara kualitas di suatu daerah wilayah Dengan demikian menurut kami jika dimaknai sederhana sinergi data pemda dan pempus itu kita buat menjadi data konsolidasian untuk jadi input analisis kebijakan fiskal di suatu wilayah pada tingkatan jang panjang yang sedang dibangun sinergi data tsb bisa menjadi sinergi informasi lebih luas cakupannya seingga analisisnya pun jd lebih komprehensif nbsp Refrensi Per 34 pb 2017 tentang petunjuk teknis penyusunan lkpk dan lskp tingkat kanwil Slide Perkembangan SIKRI 2019 1 Slide Sistem InformasiI Keuangan Renformasi Keuangan Republik Indonesia SIKRI Dalam Rangka Integrasi Informasi Fiskal Pemerintah Pusat Dan Pemerintah nbsp

Sumber: