Forum Konsultasi Publik, Susun Rencana Awal RKPD

nbsp LUBUKLINGGAU Wali Kota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan H Nobel Nawawi membuka secara resmi acara Forum Konsultasi Publik Itu dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Tahun 2023 Pemkot Lubuklinggau di Oproom Dayang Torek Lt 5 Perkantoran Pemkot Lubuklinggau Jl Garuda Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Jum at 25 2 Dalam sambutannya H Nobel Nawawi mengatakan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka penyusunan RKPD ini diatur berdasarkan prioritas kerja daerah dalam jangka satu tahun RKPD mempunyai kedudukan dan peran untuk mensinergikan pembangunan pusat dan provinsi hingga ke daerah dimasa pandemi ini pemerintah juga berupaya lebih keras dalam mengatasi permasalahan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kata Nobel Dijelaskannya saat ini ada beberapa sektor sebagai pendukung utama indikator perkonomian di Kota Lubuklinggau yakni perdagangan jasa dan juga perhotelan Namun sejak tahun 2020 pandemi cukup menghambat perkembangan perekonomian di Kota Lubuklinggau Sejumlah indikator perekonomian relatif turun pertumbuhannya hal itu tentu berdampak kepada penerimaan pendapatan daerah Namun demikian indeks perkembangan dibidang SDM dan inflasi masih cukup terkendali Kita berharap mulai tahun ini dan seterusnya pandemi bisa diatasi dan perkembangan perekonomian di Lubuklinggau bisa lebih baik imbuhnya Kepala Bappedalitbang Emra Endi Kusuma menjelaskan arah kebijakan pembangunan Kota Lubuklinggau mengacu kepada Permendagri Nomor 90 2019 tentang klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan tema RKP Nasional tahun 2023 Peningkatan Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Disampaikannya rancangan isu strategis tahun 2023 mencakup peningkatan kualitas pelayanan dasar pemulihan dan penguatan ekonomi penanggulangan kemiskinan kesenjangan pembangunan wilayah dan sebagainya Skala prioritas dalam RKPD antara lain peningkatan sumber daya manusia SDM bidang pendidikan kesehatan ketenteraman perlindungan masyarakat pembedayaan perempuan dan perlindungan anak serta kepemudaan dan olahraga Selanjutnya peningkatan kualitas perekonomian berdaya saing kesejahteraan sosial masyatakat pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah Kepala BPS Kota Lubuklinggau Eka Yulyani menambahkan berdasarkan data yang ada berikut persentase dari sejumlah indikator yakni tingkat kemiskinan meningkat 12 71 persen 2020 menjadi 13 23 persen 2021 Pengangguran menurun 7 41 persen 2020 menjadi 6 27 persen 2021 Indeks kualitas Lingkungan hidup menurun 80 40 persen 2020 menjadi 60 43 persen 2021 Indeks Reformasi Birokrasi menurun dari 66 81 persen 2019 menjadi 53 72 persen 2020 Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia IPM meningkat 74 78 persen 2020 menjadi 74 89 persen 2021 Pertumbuhan Ekonomi menurun 0 13 persen 2019 2020 Inflasi menurun 1 97 persen 2020 menjadi 1 69 persen 2021 Pada sesi tanya jawab Eka menerangkan jika dalam kondisi normal angka pengangguran dan kemiskinan akan berimbang angka persentase pengangguran yang dirilis berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional SAKERNAS sampai bulan Agustus 2021 sedangkan angka kemiskinan berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional SUSENAS sampai Maret 2021 Pada saat itu pandemi covid sedang parah sehingga tentunya mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat jelasnya Inf nbsp nbsp

Sumber: