Banjir Aceh dan Tantangan Pengelolaan Lingkungan di Tengah Krisis Iklim

Oleh: Lury Lasmita, Mahasiswa Prodi Ilmu Politik Universitas Negeri Raden Fatah Palembang [email protected]  

Mahasiswa Prodi Ilmu Politik Universitas Negeri Raden Fatah Palembang.-dok.Sumeks.co-

Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur daerah tersebut selama beberapa hari.

Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, hingga Bener Meriah menjadi kawasan yang paling merasakan dampaknya. Ribuan warga mengungsi, akses jalan terputus, dan aktivitas ekonomi lumpuh.

Namun, bencana ini tidak dapat dilihat hanya sebagai fenomena alam semata; banjir Aceh merupakan gambaran kompleks antara cuaca ekstrem, kerusakan lingkungan, dan kelemahan kebijakan mitigasi bencana.  

Penyebab Utama Banjir

1. Curah Hujan Tinggi dan Cuaca Ekstrem Fenomena La Niña dan perubahan iklim global mendorong intensitas hujan meningkat. Aceh yang berada di wilayah pesisir dan perbukitan mengalami akumulasi air besar dalam waktu singkat, sehingga sungai-sungai meluap dan aliran drainase tidak mampu menampung debit air.

  2. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Beberapa DAS di Aceh mengalami kerusakan serius akibat pembalakan liar, tambang ilegal, dan alih fungsi lahan untuk perkebunan besar. Hilangnya hutan menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air hujan, sehingga volume limpasan permukaan meningkat drastis.

  3. Infrastruktur Drainase Tidak Memadai Banyak wilayah permukiman di Aceh, terutama di daerah padat penduduk, memiliki drainase yang dangkal dan tersumbat. Ketika curah hujan ekstrem datang, air tidak memiliki jalur aliran yang baik, sehingga banjir menjadi tidak terhindarkan.  

Dampak Sosial dan Ekonomi Banjir yang terjadi di Aceh tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga memutus aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar tradisional terhenti, sekolah diliburkan, dan fasilitas kesehatan sulit diakses. Kerugian ekonomi diperkirakan meningkat seiring luasnya area terdampak.  

Selain itu, kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan menjadi pihak yang paling merasakan dampak bencana. Mereka membutuhkan bantuan logistik, layanan kesehatan, serta tempat pengungsian yang aman dan layak.  

Respons Pemerintah Pemerintah daerah bersama BPBD, TNI, dan Polri telah melakukan evakuasi dan mendistribusikan bantuan darurat.

Namun, proses penanganan terkendala akses jalan yang terputus dan minimnya peralatan. Sementara itu, proses pendataan masih berlangsung untuk mengetahui jumlah kerusakan dan kebutuhan warga.   Walaupun cepat dalam penanganan darurat, pemerintah sering dianggap kurang tegas dalam pencegahan jangka panjang. Penegakan hukum terhadap pembalak liar, penataan ruang, dan penguatan mitigasi masih belum berjalan efektif.  Solusi dan Rekomendasi

1. Penguatan Mitigasi dan Tata Ruang Peta risiko banjir harus menjadi dasar pembangunan wilayah. Izin pembukaan lahan harus diawasi ketat, terutama di kawasan hulu sungai.  

Sumber: