Koalisi Gemuk yang Bikin Pemerintahan Mandeg

Namun praktiknya, sistem ini justru dibelokkan menjadi ajang transaksi politik. Posisi menteri dibagi bukan berdasarkan kompetensi, tetapi berdasarkan besaran dukungan politik.

Data Indonesian Political Science Association (IPSA) menunjukkan, dari total 34 menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024, hanya sekitar 40% yang memiliki latar belakang profesional murni, sedangkan 60% adalah kader partai politik.

Akibatnya, evaluasi kinerja menteri pun bukan berdasarkan prestasi, tetapi pada loyalitas politik. Menteri yang kinerjanya buruk sulit dicopot karena posisi mereka “dititipkan” oleh partai pendukung. Reshuffle selalu menjadi drama panjang penuh kalkulasi, bukan mekanisme evaluasi kebijakan.

Koalisi gemuk pun berubah menjadi “koalisi kenyang”—kenyang jabatan, kenyang kekuasaan, dan kenyang kepentingan, tetapi miskin evaluasi dan miskin integritas.

Belajar dari Sistem Parlementer: Responsif, meski Tidak Stabil

Memang benar, sistem parlementer seperti di Malaysia atau Inggris cenderung lebih tidak stabil karena kabinet bisa jatuh kapan saja. Namun di balik itu, sistem parlementer menawarkan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih cepat.

Lihat Mahathir Mohamad pada periode keduanya (2018–2020). Ketika koalisi pendukungnya retak, ia bisa langsung digantikan tanpa perlu menunggu lima tahun. Artinya, pemerintahan bisa segera dikoreksi ketika tidak berjalan efisien.

Memang tidak berarti sistem parlementer lebih baik daripada presidensial, tetapi setidaknya kita belajar: stabilitas itu penting, tapi stabilitas tanpa akuntabilitas sama dengan stagnasi.

Solusi: Bukan Ganti Sistem, Tapi Perbaiki Mekanisme Politiknya

Kita tidak perlu mengganti sistem presidensial, tetapi memperbaiki cara kerjanya. Ada beberapa solusi:

- Batasi ukuran koalisi, agar oposisi tetap hidup dan parlemen tidak kehilangan fungsi pengawasan.

- Tetapkan proporsionalitas kursi menteri, bukan berdasarkan negosiasi politik, tetapi berdasarkan proporsi dukungan kebijakan dan prestasi partai di parlemen.

- Tegaskan peran oposisi, bukan dipinggirkan, tetapi diberi ruang untuk mengkritik dan menawarkan alternatif kebijakan.

- Dorong profesionalisme kabinet, agar posisi menteri tidak hanya jadi alat kompromi kekuasaan.

Demokrasi tidak tumbuh lewat kompromi politik yang menutup kritik, tetapi melalui pertarungan gagasan yang sehat, transparan, dan akuntabel.

Sumber: