Banner Pemprov

Eksepsi Ditolak! Edison dan Adi Harus Hadapi Pembuktian Kasus Suap Smartboard Rp13 Miliar

Eksepsi Ditolak! Edison dan Adi Harus Hadapi Pembuktian Kasus Suap Smartboard Rp13 Miliar

Suasana sidang pembacaan putusan sela kasus korupsi suap pengadaan chromebook dan smartboard menjerat Edison dan Adi Triadi--Fdl

SUMEKS.CO,- Langkah Edison Bupati Muara Enim nonaktif, untuk menghentikan proses hukum kasus dugaan suap pengadaan Smartboard dan Chromebook senilai Rp13 miliar harus kandas di tengah jalan.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, secara tegas menolak perlawanan atau eksepsi yang diajukan Edison bersama terdakwa lainnya, Adi Triayadi.

Penolakan tersebut, memastikan perkara dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pihak dalam proyek pengadaan perangkat pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025 itu tetap berlanjut.

Putusan sela dibacakan majelis hakim yang diketuai Corry Oktarina SH MH, dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang, Rabu 18 November 2026.

BACA JUGA:Dinilai Prematur, Jaksa KPK Tolak Perlawanan Edison Cs Terdakwa Korupsi Pengkondisian Opini WTP Muara Enim

BACA JUGA:Berdalih Pengadaan Smartboard Inisiasi Pj Bupati Henky Putrawan, Edison Minta Dibebaskan dari Dakwaan KPK

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan perlawanan yang diajukan kedua terdakwa tidak dapat diterima.

Hakim juga memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), untuk melanjutkan pemeriksaan perkara hingga memasuki tahap pembuktian.


Suasana sidang pembacaan putusan sela kasus korupsi suap pengadaan chromebook dan smartboard menjerat Edison dan Adi Triadi--Fdl

"Menyatakan perlawanan terdakwa Edison dan Adi Triayadi tidak diterima dan memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara dan pembuktian pokok perkara," tegas hakim saat membacakan putusan sela.

Dengan keputusan tersebut, upaya kedua terdakwa untuk menggugurkan dakwaan melalui eksepsi resmi tidak membuahkan hasil.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini memiliki kesempatan melanjutkan pembuktian atas dugaan penerimaan uang miliaran rupiah yang berkaitan dengan proyek pengadaan perangkat pendidikan tersebut.

Dugaan Commitment Fee Rp13,05 Miliar

Perkara ini menjadi perhatian lantaran nilai uang yang disebut dalam surat dakwaan mencapai Rp13.053.432.000 atau sekitar Rp13,05 miliar.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: