“Penataan hak keuangan dan administratif unsur legislatif daerah merupakan hal sensitif yang wajib berlandaskan pada asas kepastian hukum serta kepatutan pengelolaan keuangan negara. Melalui mekanisme harmonisasi di bawah koordinasi Ibu Nur’Ainun, Kanwil Kemenkum Sumsel memastikan setiap klausul dalam Rapergub ini sinkron secara vertikal maupun horizontal,” tegas Maju Amintas Siburian.
BACA JUGA:AHASS Sumsel Bagikan Masker Gratis di Tengah Kabut Asap
Rangkaian rapat harmonisasi diakhiri dengan pemarafan bersama draf naskah Rapergub yang telah disempurnakan rangkap dua oleh pihak pemrakarsa dan perancang, dilanjutkan serah terima resmi berita acara harmonisasi sebagai syarat legalitas menuju tahapan pengundangan daerah.