“Infrastruktur sekat kanal telah kami terapkan di perusahaan perkebunan, khususnya di lahan gambut dan rawa. Kami juga siap bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dalam penyusunan rancangan induknya, sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar Alex.
Alex mengatakan salah satu kendala yang dihadapi adalah penurunan debit air sungai. Kondisi tersebut menyulitkan pengaliran air ke kanal dan parit yang telah disiapkan untuk menjaga kelembapan lahan.
Selain itu, akses keluar-masuk air terkadang terkendala keberadaan lebak lebung yang dikelola pemenang lelang untuk penangkapan ikan, tambak, dan kegiatan lainnya. Karena itu, pembangunan kanal baru, apabila diperlukan, membutuhkan koordinasi dengan pemerintah desa.
BACA JUGA:Pemkab Muba Gelar Rapat Koordinasi TPID: Dorong Langkah Nyata Tekan Inflasi dan Amankan Stok Pangan
“Kerja sama dengan pemerintah desa juga diperlukan apabila perlu dibangun kanal baru. Sebab, akses keluar-masuk air terkadang terkendala oleh keberadaan lebak lebung yang dikelola pemenang lelang untuk penangkapan ikan, tambak, dan kegiatan lainnya,” kata Alex.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Komisariat Daerah APHI Sumatera Selatan Iwan Setiawan yang mendampingi Ketua Umum APHI Soewarso, serta perwakilan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Penguatan infrastruktur pengelolaan air perlu disertai ketersediaan sumber air, koordinasi antarpihak, serta komunikasi dengan masyarakat. Dukungan tersebut diperlukan agar pembasahan lahan gambut dapat berjalan efektif untuk mengurangi risiko karhutla sekaligus menjaga kelestarian ekosistem gambut di Sumatera Selatan (**).