Namun, Sumarni mengakui upaya tersebut masih belum mampu sepenuhnya menutupi kebutuhan anggaran daerah dan mempertahankan seluruh program yang telah direncanakan.
"Kami pun sudah berupaya untuk meningkatkan PAD, mengajak peran serta dari perusahaan-perusahaan, namun dengan keterbatasan masih belum bisa juga memenuhi program-program yang sudah kami susun," jelasnya.
Ia menyebut, berbagai belanja yang dinilai dapat ditekan telah dilakukan pemangkasan. Mulai dari perjalanan dinas hingga anggaran makan dan minum. Dengan kondisi tersebut, anggaran yang tersedia kini lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan rutin seperti pembayaran gaji pegawai, listrik, alat tulis kantor (ATK), dan kebutuhan operasional lainnya.
BACA JUGA:APDESI Muara Enim Tolak Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kades
BACA JUGA:Pemkab Muara Enim Belajar Digital ke Surabaya, Bidik Penguatan SPBE dan PAD
"Jadi yang tersisa ini hanya bisa untuk kegiatan rutinitas, bayar gaji, listrik, ATK dan lain-lain. Perjalanan dinas, makan minum juga sudah dipangkas," ungkap Sumarni.
Di tengah kondisi fiskal tersebut, Sumarni berharap adanya pergantian pimpinan di Kementerian Keuangan dapat membawa kebijakan baru yang lebih berpihak pada kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah sangat membutuhkan kebijakan fiskal yang dapat memberikan ruang lebih besar bagi daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. "Mudah-mudahan dengan adanya Menteri baru bisa ada kebijakan baru," pungkasnya.