"Yakni berlangsung aman, tertib, tepat sasaran, serta menindak tegas setiap bentuk pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tambahnya.
Sambung dia, pengawasan distribusi BBM tidak dapat dilakukan oleh kepolisian semata, melainkan memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, TNI, Pertamina, serta seluruh instansi terkait agar penyaluran energi tetap terjaga dan tidak disalahgunakan.
Rapat koordinasi tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pengawasan yang ketat, distribusi yang tepat sasaran, penjualan yang transparan, serta penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.
BACA JUGA:5 Motor Bebek Bekas di Bawah Rp5 Jutaan Terkenal Irit BBM dan Tangguh, Andalan Kerja Harian
BACA JUGA:Banyak Pengendara Belum Tahu, Tekanan Ban yang Salah Bisa Membuat BBM Lebih Boros
Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi dan mendukung stabilitas ekonomi di Kabupaten OKI maupun Provinsi Sumatera Selatan.