PALEMBANG, SUMEKS.CO - Paradok operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan tambang batu bara menjadi andalan memenuhi kebutuhan energi nasional, tetapi menjadi pembunuh senyap, dan perempuan serta anak yang paling terdampak dari aktivitas industri ekstraktif tersebut.
Hal itu, disampaikan Akademisi dari FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Wahyu Wulandari yang menjadi salah satu narasumber pada FGD dengan tema "Perempuan dan Transisi Energi Berkeadilan: Menempatkan Pengalaman Perempuan dalam Agenda Transisi Energi di Sumatera Selatan" Sabtu 13 Juni 2026.
Dia menjelaskan transisi energi bukan sekadar peralihan teknologi dari fosil ke terbarukan, tetapi pertanyaan tentang siapa yang menanggung beban dan siapa yang didengar.
Dimana, tiga hal ini menjadi isu penting yang dihadapi masyarakat yang terdampak industri ekstraktif yaitu dampak lingkungan, Kesehatan dan gender.
BACA JUGA:PT Bukit Asam Tbk Tegaskan Komitmen Transisi Energi Lewat Uji Coba Co-Firing di PLTU Tanjung Enim
BACA JUGA:Mobil Hybrid dan EV Punya Rahasia Hemat Energi yang Jarang Dipahami Pengguna Baru
Transisi energi sangat penting untuk segera dilakukan mengingat masalah lingkungan yang dihadapi sangat kompleks, mulai dari pencemaran air, udara hingga kerusakan lahan, dan banjir di wilayah lingkar tambang dan PLTU.
Lalu, Kesehatan masyarakat lingkar tambang juga sangat rentan dengan paparan polutan, begitu juga dengan FABA sehingga berdampak pada gangguan pernapasan hingga stunting pada anak.
Selain itu, dalam perspektif gender perempuan dan anak paling rentan, namun paling sedikit dilibatkan dalam keputusan energi, tambah dia.
Kondisi tersebut tentunya paradoks dengan alokasi Dana Bagi Hasil yang mencapai Rp1,24 triliun untuk Kabupaten Lahat.
BACA JUGA:Regenerative Braking, Teknologi Cerdas Mobil Listrik yang Bikin Hemat Energi dan Ramah Baterai
BACA JUGA:Pertamina EP Limau Tambah Pasokan Energi Lewat Sumur Pengembangan di Muara Enim
Dengan alokasi DBH yang cukup besar ia menegaskan semestinya bisa digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat yang terdampak.
Namun, fakta di lapangan mayoritas masyarakat mengeluhkan aktivitas pertambangan dan PLTU batu bara, kata dia.
Sementara Koordinator Perkumpulan Sumsel Bersih, Bonifius F Bangun mengatakan krisis ekologi dan kerusakan lingkungan industri ekstraktif batu bara di Sumatera Selatan kini makin tak terkendali.