PALEMBANG, SUMEKS.CO - Sumatera Selatan masuk dalam provinsi terendah penerima Beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Secara nasional, Provinsi Sumsel masuk 15 besar provinsi penerima beasiswa atau dibawah 1000 penerima.
"Bahwa para guru dan dosen yang selama ini pengabdiannya sudah jelas dan nyata untuk mencerdaskan anak bangsa, perlu juga ditingkatkan kemampuannya dan level pendidikannya, sehingga mendapatkan prioritas sebagai penerima manfaat LPDP," kata Fajar Febriansyah, anggota Komisi V DPRD Sumsel, Selasa 24 Februari 2026.
Dilanjutkan Ketua DPD PAN Palembang ini, karena para guru dan dosen tidak perlu diragukan lagi akan kembali mengabdi dan seterusnya.
BACA JUGA:Jadwal Pembukaan Beasiswa LPDP 2026 Tahap 2: Cek Kuota untuk Jalur Penggusaha
BACA JUGA:DPRD Sumsel Minta Warga Tak Mudah Tergiur Jadi Pekerja Migran di Luar Negeri
Bahkan, sebelum berangkat ke luar negeri status mereka sudah tetap berstatus guru dan dosen jadi ketika telah menyelesaikan pendidikan dengan beasiswa LPDP itu mereka akan kembali ke sekolah dan kampus.
"Sehingga akademik para guru dan dosen akan mengalami peningkatan," ujarnya.
Sebelumnya, ditengah ramainya perbincangan WNI yang bernama Dwi Sasetyaningtias yang memamerkan kewarganegaraan baru untuk anaknya (Inggris), karena dia dan suami Arya Iwantoro yang keduanya merupakan penerima beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dibawah Kemenkeu.
Yang jelas, pada tayangan tersebut mencederai moral dan nurani intelektualitas yang tidak sama sekali dibarengi adab dan rasa syukur empati kepada bangsa negara juga masyarakat Indonesia.
BACA JUGA:Ahli Meringankan Absen, Sidang Perusakan Fasilitas Umum Jelang Demo DPRD Sumsel Ditunda
LPDP diprogramkan untuk mendanai kuliah lanjutan S2 dan S3 anak bangsa, baik didalam maupun diluar negeri, yang keuangannya bersumber dari APBN dan dikelola oleh Kemenkeu.
Dari total APBN untuk pendidikan yang dialokasikan pada tahun 2025 lalu, sebesar Rp 724,3 Triliun atau 20 persen dari APBN salah satu untuk LPDP dengan penerima manfaat 10.500 lembaga.
Bahkan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan terkait RUU APBN TA 2026 juga menyatakan mempersiapkan 11 triliun untuk LPDP.