Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam proses pengumpulan dan validasi data agar peta yang disusun benar-benar mencerminkan kondisi aktual di lapangan.
Dengan mengikuti rapat ini, Kanwil Kemenkum Babel menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola penyuluhan hukum yang sistematis, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan akses keadilan bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong terciptanya sistem penyuluhan hukum yang lebih efektif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat di tingkat daerah.