Bidik Predikat WBBM 2026, Kemenkum Babel Evaluasi Total Kesiapan Seluruh Pokja

PANGKAL PINANG, sumeks.co-  Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) memperkuat kesiapan menghadapi Desk Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026.

Seluruh Kelompok Kerja (Pokja) dievaluasi untuk memastikan pembangunan Zona Integritas tidak berhenti pada kelengkapan administrasi, tetapi benar-benar tercermin dalam integritas pegawai dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Persiapan menghadapi evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) tersebut dibahas dalam rapat di Balai Pengayoman Kanwil Kemenkum Babel, Kamis (13/8/2026).

Rapat dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung.

Turut hadir Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Rahmat Feri Pontoh, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kaswo, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum M. Bangbang, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Adi Riyanto, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar.

Para koordinator dan anggota Pokja Zona Integritas menuju WBBM juga mengikuti pembahasan tersebut.

Jadi Sampel Penilaian WBBM 2026

Terpilihnya Kanwil Kemenkum Babel sebagai salah satu sampel dalam penilaian WBBM 2026 menjadi perhatian serius seluruh jajaran.

Johan Manurung meminta momentum tersebut dijadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja, kedisiplinan, integritas, serta mutu pelayanan publik.

BACA JUGA:Hari Pengayoman ke-81 Pecah! Pegawai Kemenkum Babel Adu Kompak di Lapangan Voli

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Legalitas UMK, PT Cahaya Saqinah Madani Resmi Kantongi Sertifikat Perseroan Pero

Menurut Johan, menghadapi evaluasi WBBM tidak cukup hanya dengan menyiapkan dokumen, data dukung ataupun materi presentasi. Implementasi nilai integritas dalam pekerjaan sehari-hari justru menjadi bagian penting yang harus diperkuat.

“Persiapan ini bukan hanya tentang melengkapi data dukung atau menyiapkan paparan ketika penilaian berlangsung. Yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai integritas dan pelayanan prima benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari oleh seluruh jajaran, baik ASN maupun Non-ASN,” ujar Johan.

Ia menekankan pembangunan Zona Integritas membutuhkan komitmen kolektif. Setiap pegawai harus memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sumber: