SUMEKS.CO - PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) resmi menandatangani kontrak pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Yudikatif, seperti Mahkamah Agung (MA) dan Kawasan Lembaga Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penandatanganan dilaksanakan pada Kamis, 4 Desember 2025, di Ruang Serbaguna Kantor Kemenko IV, Tower 1-KIPP IKN, bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Acara ini dihadiri oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Dr. (H.C.) Ir. H. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc., Ph.D., Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Aswin Grandiarto Sukahar, S.T., MBEnv.
Direktur Sarana Prasarana Dasar, Cakra Nagara, S.T., M.T., M.E., Direktur Operasi II Hutama Karya, Gunadi, EVP Divisi Gedung Hutama Karya, Nyoman Endi Mahendra, serta manajemen KSO Hutama Karya-Wijaya Karya-BAP dan Hutama Karya-Jaya Konstruksi selaku pelaksana proyek.
BACA JUGA:Hutama Karya Dorong Transformasi Infrastruktur Berkelanjutan Melalui Forum Internasional REAAA 2025
BACA JUGA:Pengelolaan Media Hutama Karya Diakui di Ajang MRA 2025 dan ICCS 2025
Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung (MA) serta Plaza Keadilan dikerjakan oleh Hutama Karya (KSO Hutama Karya-Jaya Konstruksi) di atas lahan seluas 79.179 m² dengan total luas bangunan 55.752 m². Fasilitas ini disiapkan untuk mendukung operasional peradilan tingkat nasional, termasuk ruang sidang, pusat layanan publik, serta konektivitas dengan Plaza Yudikatif sebagai ruang publik formal kawasan pemerintahan IKN.
Secara arsitektural, bangunan dirancang dengan pendekatan modern yang dipadukan dengan identitas nusantara. Fasad gedung menampilkan panel bermotif Talawang khas Suku Dayak sebagai elemen visual sekaligus simbol "pelindung keadilan".
Karakter lokal diperkuat melalui penggunaan material seperti batu alam, laminated wood, dan rotan sintetis. Motif tenun nusantara diterapkan pada overstek sebagai peneduh matahari guna mendukung efisiensi energi. Konsep bangunan panggung (pilotis) membantu sirkulasi udara dan menciptakan area terbuka. Seluruh elemen tersebut terintegrasi dengan teknologi modern, termasuk Intelligent Sun Control System pada fasad.
Selanjutnya, Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dikerjakan oleh Hutama Karya (KSO Hutama Karya-Wijaya Karya-BAP) dengan total luas konstruksi 74.196 m², meliputi Gedung MPR, Museum, Masjid, dan fasilitas pendukung. Kawasan ini terhubung langsung dengan Plaza Demokrasi/Serambi Musyawarah sebagai ruang publik legislatif.
BACA JUGA:Hutama Karya Dukung Kementerian PU Perkuat Penanganan Bencana di Pulau Sumatera
Secara arsitektur, Gedung MPR menonjolkan karakter institusional yang kuat melalui penerapan konsep rumah panggung atau pilotis, memberikan kesan bangunan yang agung, terbuka, dan responsif terhadap kontur lahan. Identitas budaya diperkuat dengan aksen Wastra Nusantara pada area drop-off.
Elemen ini dilengkapi prinsip Breathable, fitur Green & Sustainable seperti sky garden, photovoltaic, dan rainwater harvesting, serta pendekatan Modern Nusantara yang menghadirkan bangunan yang relevan dan berumur panjang. Semua ini menjadikan Gedung MPR sebagai ikon baru kawasan legislatif di IKN.
Kedua bangunan dirancang dengan prinsip arsitektur institusional yang menonjolkan fungsi lembaga negara, efisiensi ruang, keamanan, serta integrasi kawasan. Seluruh fasilitas terhubung melalui jalur pedestrian, vegetasi hijau, dan plaza publik untuk mendukung aktivitas pemerintahan di IKN.