Oleh: Marsha Putri Arinda, Mahasiswai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Raden Fatah Palembang.
: Marsha Putri Arinda, Mahasiswai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Raden Fatah Palembang--
Penempatan prioritas keamanan di Jakarta, Papua, dan wilayah rawan bencana adalah cerminan ancaman yang berlapis.
Bagaimana sistem politik Indonesia memastikan kehadiran aparat justru memperkuat, bukan mengikis, kepercayaan masyarakat di lapangan?
Kebijakan keamanan nasional Indonesia tengah memasuki babak baru, ditandai dengan penetapan sejumlah wilayah sebagai fokus utama pengamanan. Penguatan pertahanan yang baru-baru ini diungkapkan oleh otoritas—dengan menyoroti Jakarta, Papua, dan wilayah rawan bencana—menggarisbawahi kompleksitas ancaman yang dihadapi Republik.
Bukan lagi soal ancaman konvensional semata, melainkan perpaduan antara isu stabilitas politik, konflik sosial bersenjata, dan bencana alam yang kian ekstrem.
Sebagai generasi muda yang akan mewarisi Indonesia, kita harus mengapresiasi langkah adaptif ini, namun juga perlu mengajukan pertanyaan fundamental: Apakah penempatan prioritas yang didasarkan pada kekuatan aparat sudah cukup adaptif?
Inti dari kebijakan keamanan sejati seharusnya adalah mewujudkan rasa aman dan membangun kepercayaan, bukan sekadar menunjukkan kekuatan di lapangan.
1. Jakarta: Benteng Digital dan Ibu Kota yang Rentan
Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, adalah Titik Goyang pertama dan paling strategis. Ancaman di Ibu Kota kini tidak hanya berbentuk demonstrasi massa atau gangguan ketertiban umum.
Data dan isu keamanan terbaru menunjukkan bahwa ancaman siber menjadi eskalasi baru yang serius. Mulai dari serangan terhadap Infrastruktur Informasi Vital (IIV) hingga kebocoran data pribadi yang masif, semua mengancam kedaulatan digital negara.
Prioritas pengamanan di Jakarta harus bergeser dari sekadar pengamanan fisik ke keamanan siber dan penegakan hukum yang kuat terhadap kejahatan digital.
Kehadiran aparat di sini harus diukur bukan dari jumlah personel di jalan, melainkan dari kecepatan dan transparansi respons Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau Kepolisian dalam menangani insiden siber. Jika koordinasi antarlembaga masih tumpang tindih-seperti yang sering dikeluhkan dalam isu siber—maka pertahanan di jantung Republik ini akan tetap rapuh .
2. Papua: Dari Pendekatan Militeristik Menuju Smart Approach Papua menjadi Titik Goyang kedua yang paling krusial. Pengamanan di wilayah ini selalu menjadi isu dilematis, di mana konflik antara upaya menjaga kedaulatan dan tuntutan HAM terus berbenturan.
Kita mencatat adanya wacana untuk menerapkan pendekatan yang disebut Smart Approach, yaitu memadukan cara teritorial dan operasi taktis sambil merangkul masyarakat.