Dampak terhadap Hubungan Negara dan Masyarakat
Jepang:
Pemerintahan bersifat inklusif, membuka ruang partisipasi publik melalui pemilu berkala dan sistem oposisi.
Kebijakan cenderung disusun berbasis konsensus dan evaluasi publik.
Legitimasi pemerintah berasal dari dukungan rakyat dan mekanisme demokrasi.
Tiongkok:
Hubungan negara-masyarakat lebih hierarkis dan instruksional, di mana negara memposisikan diri sebagai pembimbing masyarakat.
Perubahan politik terjadi dari atas ke bawah, bukan sebaliknya.
Legitimasi pemerintah bertumpu pada efektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas.
Dari perspektif tata kelola modern, Jepang menunjukkan keunggulan dalam akuntabilitas dan adaptasi kebijakan, sementara Tiongkok unggul dalam efektivitas implementasi dan konsistensi jangka panjang.
Model Jepang lebih cocok untuk masyarakat yang menghargai partisipasi publik dan kebebasan masyarakat sipil. Sebaliknya, model Tiongkok lebih efektif dalam mengelola negara besar dengan kebutuhan pembangunan cepat dan kompleksitas sosial tinggi.
Namun, tantangan global saat ini seperti tuntutan transparansi, hak asasi manusia, dan pemerintahan inovatif—mendorong sistem satu partai untuk membangun fleksibilitas baru agar tetap relevan.
Jepang dan Tiongkok mewakili dua wajah sistem politik Asia: satu berbasis demokrasi parlementer, yang lainnya berbasis kendali terpusat satu partai.
Keduanya membuktikan bahwa tidak ada satu model yang sempurna; efektivitas sistem politik selalu bergantung pada budaya, sejarah, dan tujuan nasional masing-masing negara.
Perbandingan ini memberikan pelajaran penting dalam studi politik, terutama tentang keseimbangan antara stabilitas, legitimasi, dan partisipasi rakyat dalam membangun pemerintahan yang ideal.
Referensi 1.Wessel, J. E. (2006). Japan’s Political System: Stability and Adaptability. Cambridge University Press. 2.Saich, Tony. (2015). Governance and Politics of China (4th Edition). Palgrave Macmillan. 3.Hague, Rod & Martin Harrop. (2013). Comparative Government and Politics: An Introduction.