“Penguatan JDIH dan harmonisasi produk hukum bukan hanya kewajiban administratif, tetapi fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Kami berkomitmen mendukung penuh Pemprov Babel agar penyelenggaraan dokumentasi hukum dan harmonisasi regulasi semakin berkualitas dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Kolaborasi ini diharapkan memperkuat JDIH sebagai pusat dokumentasi hukum yang akurat dan terpercaya, sekaligus memastikan terciptanya produk hukum yang efektif, harmonis, dan berorientasi pada pelayanan publik.