3. Perluasan Program Fast Track
Salah satu poin krusial yang dibicarakan adalah program fast track, yaitu mekanisme imigrasi cepat bagi jemaah haji.
Program ini memungkinkan seluruh pemeriksaan imigrasi dilakukan sejak di embarkasi Indonesia, sehingga jemaah tidak perlu antre panjang di bandara Arab Saudi.
Sayangnya, program ini masih terbatas di beberapa embarkasi besar saja. Dubes Saudi berharap agar ke depan fast track bisa diperluas ke seluruh wilayah, dari Aceh hingga Papua.
Hal ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah Indonesia: bagaimana menjamin kesetaraan layanan bagi seluruh jemaah haji.
BACA JUGA:Inilah Mochamad Irfan Yusuf: Menteri Haji dan Umrah Baru yang Ditunjuk Prabowo
BACA JUGA:Mulai Kini, Kementerian Agama Tak Lagi Urus Haji dan Umrah
4. Layanan Umum Jemaah Haji Masih Jadi PR
Poin keempat menyentuh layanan umum jemaah haji, yang meliputi transportasi bus, tenda di Arafah dan Mina, katering, hingga fasilitas kesehatan.
Gus Irfan menyampaikan harapan agar Saudi memberikan solusi terbaik dalam hal ini.
Namun, realita di lapangan pada haji 2025 menunjukkan masih banyak keluhan: bus yang terlambat, tenda yang terlalu panas, air minum yang terbatas, bahkan ada jemaah yang harus berjalan kaki jauh dari Muzdalifah ke Mina. Jika masalah ini tidak segera diatasi, maka potensi kekacauan akan terus berulang setiap tahun.
Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab ganda: mendesak perbaikan dari Saudi sekaligus memastikan jemaah mendapat perlindungan maksimal.
5. Diplomasi dan Koordinasi Intensif
Poin terakhir yang menjadi kesepakatan adalah pentingnya diplomasi dan koordinasi intensif antara Indonesia dan Arab Saudi. Selama ini, komunikasi kedua pihak cenderung reaktif, hanya sibuk menjelang musim haji.
Padahal, koordinasi sejak awal sangat penting, mulai dari urusan visa, kontrak hotel, katering, hingga transportasi.
Dengan diplomasi yang lebih intensif dan sistematis, masalah teknis bisa dicegah sebelum menumpuk menjadi krisis.