SUMEKS.CO - Jagat media sosial tengah dihebohkan dengan isu dugaan anggota DPRD Banyuasin yang ikut serta dalam rombongan umroh menggunakan dana pokok pikiran (pokir) atau dana aspirasi.
Informasi ini bermula dari unggahan seorang warganet bernama Sepriadi Pratama melalui akun Facebook pribadinya.
Dalam unggahannya, Sepriadi menuliskan pernyataan keras:
“DANA POKIR UNTUK UMROH! DISAAT MASYARAKAT LAGI SARO! MALAHAN PAK DEWAN IKUT UMROH!” Tulisan tersebut sontak memantik reaksi warganet lainnya.
BACA JUGA:Bupati Banyuasin Larang Truk Over Tonase Melintas di Jembatan Tanah Kering Pulau Rimau
BACA JUGA:DPD PKS Banyuasin Gelar Musda dan Pelantikan Pengurus Baru Periode 2025-2030
Salah satunya, akun bernama Pratama Gif, turut berkomentar dengan menyinggung praktik penggunaan dana pokir menjelang pemilu. Ia menuliskan:
“Dana Pokir nanti pas dekat Pemilu. Untuk sekarang mau sejahterakan keluarga dulu, kapan lagi,” ucapnya. Menanggapi isu yang berkembang, Kabag Kesra Setda Banyuasin, Sashadiman Ralibi, memberikan penjelasan resmi. Menurutnya, penggunaan dana pokir untuk kegiatan umroh masyarakat tidak menyalahi aturan. “Tidak ada masalah, sesuai aturan,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Ia menegaskan bahwa seluruh mekanisme penggunaan dana pokok pikiran telah sesuai prosedur dan transparan.
Bahkan, pada Kamis, 11 September 2025, sebanyak 34 warga Banyuasin diberangkatkan ke tanah suci melalui program Pemkab Banyuasin.
BACA JUGA: Antar Sabu ke Banyuasin, Kurir Diamankan di Gerbang Pemkab saat Menumpang Bus
BACA JUGA:Nama Kadishub Banyuasin Disebut-Sebut Terima Kucuran Dana dalam Kasus Retribusi Parkir
“Sebanyak 34 orang berangkat umroh. Mereka terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, serta warga berprestasi, misalnya yang pernah menjuarai Seleksi Tilawatil Quran (STQ) dan lainnya,” terang Sashadiman.
Sashadiman dengan tegas membantah kabar adanya anggota DPRD Banyuasin yang ikut dalam rombongan umroh tersebut.
Ia menyebut isu itu tidak benar dan perlu diluruskan agar tidak menimbulkan fitnah di tengah masyarakat.