PNBP Naik, Kinerja Meningkat: Kementerian Hukum Fokus pada Program Utama Presiden Prabowo

SUMEKS.CO - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) Indonesia terus menunjukkan kinerja yang positif sepanjang triwulan II 2025. Menurut Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, capaian Kemenkum pada periode April-Juni 2025 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Adanya berbagai pencapaian dalam pelayanan administrasi hukum, kekayaan intelektual, peraturan perundang-undangan, dan sektor lainnya menandakan upaya Kemenkum dalam meningkatkan layanan publik dan reformasi birokrasi semakin membuahkan hasil.

Pada bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kemenkum berhasil menyelesaikan 3.163.862 permohonan dari total 3.176.756 permohonan yang diterima.

Capaian ini menunjukkan tingkat penyelesaian sebesar 99,59%, yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan II tahun 2024 sebesar 98,44%.

BACA JUGA:Kemenkum Babel Fasilitasi Rapat Harmonisasi 5 Ranperkada Kabupaten Bangka Barat

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Gelar Pembinaan untuk Tingkatkan Kualitas Perancang Peraturan Perundang-undangan

Pencapaian ini turut berdampak pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp271,3 miliar, naik 1,04% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Supratman Andi Agtas juga mengungkapkan bahwa Kemenkum terus mendukung program pemerataan ekonomi dari tingkat desa dengan memfasilitasi pendirian Koperasi Desa Merah Putih.

Hingga saat ini, Kemenkum telah mengesahkan 80.081 koperasi di berbagai desa di Indonesia, yang merupakan langkah konkret dalam mendukung program Presiden Prabowo.

Di bidang Kekayaan Intelektual (KI), Kemenkum telah menerima 82.661 permohonan hak cipta dan merek, serta jenis permohonan KI lainnya.

BACA JUGA:Memperingati HUT Pengayoman ke-80, Kakanwil Kemenkum Babel Pimpin Upacara Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan

BACA JUGA:Jajaran Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Apel Pagi Bersama, Ini Pesan Penting dari Menteri HAM Natalius Pigai

Proses digitalisasi yang dilakukan dalam pelayanan KI terbukti efektif, dengan total penyelesaian permohonan KI mencapai 192.187 permohonan selama semester I 2025. PNBP yang diperoleh Kemenkum di sektor ini pada triwulan II 2025 mencapai Rp240,85 miliar, atau meningkat sebesar 11,24% dibandingkan triwulan II 2024.

Menurut Supratman, transformasi digital menjadi faktor utama yang mempercepat proses pelayanan KI ini, yang mempermudah masyarakat dalam mengakses hak cipta, merek, paten, dan jenis KI lainnya.

Dalam bidang pembinaan hukum nasional, Kemenkum telah memberikan 2.045 bantuan hukum litigasi dan 542 bantuan hukum non-litigasi.