“Peresmiannya akan dilakukan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Bapak Supratman Andi Agtas, pada 28 Juli mendatang. Ini akan menjadi sejarah dan model bagi provinsi lain,” tutur Maju dalam audiensi tersebut.
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru: APBD-P Sumsel 2025 Disusun Responsif, Rakyat Jadi Fokus Utama
Tak hanya itu, rangkaian kunjungan kerja Menteri Hukum dan HAM ke Sumsel juga akan diisi dengan kegiatan Pelatihan Paralegal Desa yang digelar secara daring.
Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat desa agar mampu menjadi garda terdepan dalam memahami dan menyebarkan informasi hukum secara tepat.
Maju menyampaikan rasa terima kasihnya atas sambutan hangat dari Gubernur Herman Deru dan jajaran Pemprov Sumsel.
Ia juga menyatakan komitmennya untuk bersinergi penuh dalam mendukung berbagai program strategis Pemprov yang berorientasi pada pelayanan publik, khususnya bidang hukum.
Menurutnya, pelibatan masyarakat desa melalui Posbakum dan pelatihan paralegal merupakan pendekatan jangka panjang yang akan memperkuat fondasi hukum dari bawah. Dengan keterlibatan langsung warga desa, konflik atau persoalan hukum bisa lebih cepat diidentifikasi dan ditangani.
BACA JUGA:Peduli Petani, Herman Deru Langsung Turun ke Sawah dan Hubungi BBWS saat Temukan Irigasi Rusak
Dengan dukungan penuh dari Gubernur dan kerja sama lintas lembaga, Sumsel kini berada pada jalur tepat menuju provinsi percontohan nasional dalam pemerataan layanan hukum hingga ke tingkat desa. Upaya ini sekaligus menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah terhadap masyarakat akar rumput.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap bahwa inisiatif Posbakum desa tidak hanya menjadi program unggulan, tetapi juga menjadi gerakan kolektif yang memperkuat nilai keadilan, kesetaraan, dan kesadaran hukum di seluruh pelosok Sumsel.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat penting Pemprov Sumsel, antara lain Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dr. Drs. H. Sunarto, M.Si; Kepala Biro Hukum, SE, SH, M.Si, C.MSP; Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendri Pagiling; Kepala Bagian TUM, Bulan Mahardika Subekti; Koordinator Penyuluhan Hukum, Asnedi; serta beberapa Kepala OPD lainnya.