Dia menjelaskan, bahwa pihaknya meminta Inspektorat dan Kejaksaan Negeri OKI segera melakukan audit investigatif dan penyelidikan terhadap penggunaan dana desa Tanjung batu tahun anggaran 2022 dan 2023.
“Kami menuntut Kapolres OKI menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat dan BPD secara serius serta transparan, tanpa intervensi dari pihak mana pun," ujarnya.
Kemudian, menolak segala bentuk intimidasi, ancaman, dan tekanan terhadap BPD serta masyarakat yang menyuarakan kebenaran.
Menurut dia, pihaknya menyatakan mosi tidak percaya terhadap Kades Tanjung Batu dan menilai bahwa kepemimpinan yang bersangkutan sudah tidak sah secara moral dan sosial.
“Jadi kami mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) OKI untuk turun langsung ke lapangan dan mengkaji ulang seluruh program desa yang bermasalah,” ucapnya.
BACA JUGA:Ada Demo Mahasiswa Puncak 'Indonesia Gelap', Hindari Jalan POM IX Palembang
Terkait ini apabila dalam waktu 14 hari tidak ada tindakan nyata dari pihak berwenang, sambungnya, maka mereka akan melanjutkan aksi ke tingkat provinsi dengan melibatkan lembaga pengawasan eksternal.
Di hadapan para puluhan warga yang menyampaikan orasi, Bupati OKI H Muchendi Mahzareki yang didampingi Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto dan Kepala Inspektorat OKI H Syaparudin, berjanji akan ada tindakan nyata dari pihaknya dalam waktu kurang dari 14 hari.
“Iya tadi sudah kami dengar langsung tuntutan dari koordinator aksi dan lapangan mengenai Desa Tanjung Batu. Sebelum bapak dan ibu datang ke sini, saya sudah menerima laporan terkait aspirasi yang akan disampaikan. Tapi ini baru dugaan,” kata Bupati.
Jadi, lanjutnya, tuntutan ini akan diterima. Bahkan sebelum kedatangan bapak dan ibu, sudah memerintahkan Inspektorat untuk menindaklanjuti hal ini.
BACA JUGA:DPC Kabupaten Banyuasin Kembali Dukung AHY Jadi Ketum Demokrat
"Jadi jangan khawatir soal transparansi, apalagi ini menyangkut kepentingan masyarakat,” ucapnya.