Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, turut memberikan penjelasan mengenai urgensi koperasi ini dalam memperkuat struktur ekonomi nasional dari tingkat desa.
Menurutnya, jika berjalan optimal, koperasi ini bisa menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja dan menjadi solusi nyata dalam mengatasi rantai distribusi yang terlalu panjang.
BACA JUGA:HUT ke-79 Sumsel, Gubernur Herman Deru Paparkan 12 Program Strategis Menuju Sumsel Maju Terus
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Targetkan Revitalisasi Jembatan P6 Lalan Muba Rampung Akhir 2025
“Selama ini, masyarakat desa terlalu bergantung pada tengkulak dan rentenir. Presiden ingin memutus mata rantai tersebut melalui koperasi. Ini bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat,” ujar Zulkifli.
Zulkifli menambahkan, koperasi akan menjadi pusat pengelolaan produksi, distribusi, dan pemasaran komoditas pertanian maupun produk UMKM desa. Dengan demikian, nilai tambah produk bisa tetap berada di tingkat petani atau pelaku usaha desa.
Selain membahas koperasi, Rakor tersebut juga menyinggung kondisi inflasi daerah bulan April 2025. Pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menekan laju inflasi dengan menjaga kestabilan harga bahan pokok.
Turut hadir mendampingi Gubernur Sumsel dalam kegiatan tersebut antara lain Sekretaris Daerah Drs. H. Edward Candra, dan Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Basyaruddin Akhmad.
BACA JUGA:Gaspol! Driver Online Sumsel Siap Sukseskan GSMP Herman Deru
Pembentukan Koperasi Merah Putih ini menjadi tonggak penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan di Sumatera Selatan. Pemerintah daerah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan arahan Presiden dan mempercepat transformasi ekonomi desa.