SUMEKS.CO, Irjen Pol. Mohammad Iqbal resmi menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah DPD RI.
Jenderal asal Sumatera Selatan (Sumsel ini dilantik oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, terasa khidmat Senin 19 Mei 2025.
Pelantikan ini menjadi babak baru kiprah jenderal polisi asal Sumatera Selatan(Sumsel), yang kini dipercaya menakhodai unsur administratif lembaga tinggi negara yang mewakili suara daerah.
Pelantikan sebagai Sekjen DPD RI ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/TPA Tahun 2025 tanggal 9 Mei 2025.
KepreS menetapkan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.
BACA JUGA:Daya Gebrak Irjen Iqbal di NTB, Pemimpin Humanis Serba Gotong Royong
BACA JUGA:Pj Gubernur Elen Setiadi dan Menag RI Resmikan Masjid Al-Abduh, Ikon Baru di Sematang Borang
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dalam sambutannya menyampaikan rasa optimisme tinggi terhadap penunjukan Mohammad Iqbal, sebagai Sekjen DPD RI ini
“Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, saya dengan ini resmi melantik Saudara Irjen Pol. Mohammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI. Saya percaya Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” ucap Sultan.
Jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dalam struktur DPD RI adalah posisi strategis, dan sangat menentukan dalam kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan anggaran.
Sebagai motor administratif, Sekjen DPD RI bertanggung jawab atas pengelolaan birokrasi internal DPD RI agar tetap efisien, responsif, dan sesuai mandat konstitusi.
“Dengan latar belakang Saudara sebagai personel Polri yang sarat pengalaman dan profesionalisme tinggi, kami meyakini Saudara dapat membawa perspektif baru yang akan meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga,” lanjut Sultan dalam sambutannya.
Sultan juga menekankan bahwa dalam masa kepemimpinan DPD RI periode 2024–2029, lembaga ini harus mampu meninggalkan warisan kebijakan yang nyata dan terasa langsung manfaatnya oleh masyarakat daerah.
Dari Bhayangkara ke Birokrat Parlemen
Irjen Mohammad Iqbal bukan sosok yang asing bagi publik.