“Kami berkomitmen penuh untuk mendukung pelaksanaan IRH secara maksimal. Dengan pendampingan ini, kami yakin proses pelaporan dan pemenuhan data dukung dari pemerintah daerah akan lebih baik dan sesuai standar nasional,” ujar Agato.
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkum Sumsel Pimpin Apel Pagi dan Berikan Arahan Penting untuk Peningkatan Kinerja
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkum Sumsel Pimpin Apel Pagi dan Berikan Arahan Penting untuk Peningkatan Kinerja
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Bagian Hukum dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang. Para peserta mendapatkan pelatihan teknis mengenai mekanisme pengisian aplikasi IRH, verifikasi dokumen pendukung, hingga simulasi proses assessment.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah di Sumatera Selatan dapat meningkatkan kinerjanya dalam pemenuhan indikator IRH. Hal ini juga diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
Selain itu, kegiatan ini menjadi wujud nyata dari komitmen Kementerian Hukum dan HAM RI dalam mewujudkan reformasi hukum yang merata hingga ke daerah-daerah.
Pemenuhan indikator IRH yang berkualitas di tingkat daerah akan memperkuat posisi Indonesia dalam indeks hukum global dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.