Menurut Andi, dampak terhadap para mitra ojol bisa sangat signifikan, terutama jika perubahan sistem kemitraan menjadi karyawan dipaksakan. Hal ini tentunya akan mengurangi jumlah mitra ojol yang dapat bergantung pada layanan ini untuk mata pencaharian mereka.
BACA JUGA:Akhirnya Ojol Dapat THR! Ini Besaran dan Syarat Penerima Bonus Hari Raya (BHR)
“Dampak terhadap ojol bisa signifikan, terutama jika mengakibatkan perubahan sistem kemitraan menjadi karyawan, serta berkurangnya jumlah mitra ojol dan potensi penurunan kesejahteraan mereka, karena tidak semua mitra akan memenuhi persyaratan untuk menjadi karyawan,” ungkap Andi Kristiyanto dalam sebuah siaran pers.
Andi juga mengingatkan bahwa jika Grab dan Gojek menjadi pemain dominan di pasar transportasi online Indonesia, mereka berpotensi menaikkan tarif potongan untuk mitra ojol.
Di sisi lain, para mitra ojol mungkin tidak bisa lagi mendapatkan pendapatan lain dari aplikasi-aplikasi transportasi online lain, karena mereka akan kesulitan bersaing dengan dominasi Grab-Gojek. Bahkan, aplikasi transportasi lain yang tidak bisa bersaing akan mengalami mati suri dan bisa bangkrut.
Dalam surat terbuka tersebut, para mitra driver menegaskan bahwa Indonesia perlu menjaga kedaulatan ekonomi digital, agar pertumbuhan ekonomi digital di tanah air dapat terus berkembang tanpa tergantung pada kekuatan asing.
Menurut mereka, langkah pemerintah dalam menjaga agar aplikasi lokal tetap berkembang sangat penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan adil bagi semua pihak, termasuk para pekerja digital seperti mitra ojol.
Sebagai karya anak bangsa yang sudah berkembang cukup pesat, GoTo dianggap sebagai simbol kemajuan teknologi yang bisa memberikan lapangan kerja dan peluang usaha bagi banyak orang di Indonesia.
Jika rencana akuisisi ini berhasil, maka Indonesia bisa kehilangan kontrol terhadap industri digital yang sudah tumbuh dengan baik ini.
Mitra DPO Palembang berharap agar Presiden Prabowo Subianto dapat memperhatikan suara mereka. Mereka ingin agar GoTo tetap menjadi perusahaan yang mengutamakan kepentingan nasional dan tidak hanya mencari keuntungan bagi pihak asing.
"Kami ingin agar Presiden memberikan perhatian serius terhadap hal ini demi masa depan ekonomi digital dan para pekerja online di Indonesia," pungkas Nursah.